KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Sebut Pemulihan Penerimaan Jadi Upaya Heroik, Mengapa?

Dian Kurniati | Selasa, 08 Desember 2020 | 15:20 WIB
Sri Mulyani Sebut Pemulihan Penerimaan Jadi Upaya Heroik, Mengapa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut upaya untuk memulihkan penerimaan negara setelah pandemi Covid-19 sebagai langkah yang heroik. Menurutnya, upaya itu akan sangat berat dan menantang.

Sri Mulyani mengatakan tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan dalam 10 tahun terakhir. Dengan adanya pandemi, upaya untuk mengerek penerimaan perpajakan juga makin berat sehingga pemerintah memproyeksi tax ratio hanya akan sebesar 7,9% pada tahun ini.

"Upaya kita untuk terus mengembalikan penerimaan negara agar makin meningkat adalah upaya yang heroik," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (8/12/2020).

Baca Juga:
Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sri Mulyani mengatakan ada banyak penyebab penerimaan perpajakan, terutama pajak, mengalami penurunan. Alasan yang paling mudah ditebak yakni menurunnya harga-harga komoditas.

Harga komoditas telah mengalami penurunan tajam akibat guncangan ekonomi pada 2008-2009. Walaupun setelahnya ada beberapa harga komoditas yang booming, pada akhirnya harga kembali merosot sejak 2014 sampai sekarang.

Sri Mulyani menyebut harga-harga komoditas akan menurun seiring dengan pelemahan ekonomi global. Sayangnya, saat ini, perekonomian justru masuk ke dalam zona resesi.

Baca Juga:
Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Selain soal harga komoditas, penurunan penerimaan pajak juga karena urusan administrasi dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah berupaya meningkatkan tax ratio dan mempersempit tax gap melalui reformasi perpajakan.

Reformasi itu dimulai dari sisi organisasi, termasuk inovasi pada kantor-kantor pelayanan. Reformasi juga mengarah pada bidang sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas dan kualitas para jajaran DJP serta tata kelola perpajakan di Indonesia. Berikutnya, reformasi menyinggung penguatan sistem perpajakan atau coretax.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut reformasi perpajakan menjadi sangat penting. Selain karena pandemi yang menyebabkan defisit melebar, ada kebutuhan pendanaan pembangunan Indonesia ke depan. Misalnya, dari sisi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Oleh karena itu, reformasi perpajakan menjadi penting karena seluruh kebutuhan untuk membangun fondasi Indonesia seharusnyalah berasal dari penerimaan negara sendiri, yaitu terutama dari pajak," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang