BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut upaya untuk memulihkan penerimaan negara setelah pandemi Covid-19 sebagai langkah yang heroik. Menurutnya, upaya itu akan sangat berat dan menantang.
Sri Mulyani mengatakan tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan dalam 10 tahun terakhir. Dengan adanya pandemi, upaya untuk mengerek penerimaan perpajakan juga makin berat sehingga pemerintah memproyeksi tax ratio hanya akan sebesar 7,9% pada tahun ini.
"Upaya kita untuk terus mengembalikan penerimaan negara agar makin meningkat adalah upaya yang heroik," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (8/12/2020).
Sri Mulyani mengatakan ada banyak penyebab penerimaan perpajakan, terutama pajak, mengalami penurunan. Alasan yang paling mudah ditebak yakni menurunnya harga-harga komoditas.
Harga komoditas telah mengalami penurunan tajam akibat guncangan ekonomi pada 2008-2009. Walaupun setelahnya ada beberapa harga komoditas yang booming, pada akhirnya harga kembali merosot sejak 2014 sampai sekarang.
Sri Mulyani menyebut harga-harga komoditas akan menurun seiring dengan pelemahan ekonomi global. Sayangnya, saat ini, perekonomian justru masuk ke dalam zona resesi.
Selain soal harga komoditas, penurunan penerimaan pajak juga karena urusan administrasi dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah berupaya meningkatkan tax ratio dan mempersempit tax gap melalui reformasi perpajakan.
Reformasi itu dimulai dari sisi organisasi, termasuk inovasi pada kantor-kantor pelayanan. Reformasi juga mengarah pada bidang sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas dan kualitas para jajaran DJP serta tata kelola perpajakan di Indonesia. Berikutnya, reformasi menyinggung penguatan sistem perpajakan atau coretax.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut reformasi perpajakan menjadi sangat penting. Selain karena pandemi yang menyebabkan defisit melebar, ada kebutuhan pendanaan pembangunan Indonesia ke depan. Misalnya, dari sisi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Oleh karena itu, reformasi perpajakan menjadi penting karena seluruh kebutuhan untuk membangun fondasi Indonesia seharusnyalah berasal dari penerimaan negara sendiri, yaitu terutama dari pajak," ujarnya. (kaw)
