PMK 226/2020

Sri Mulyani Revisi Aturan Alokasi dan Ikatan Dinas Lulusan PKN STAN

Muhamad Wildan | Senin, 11 Januari 2021 | 11:00 WIB
Sri Mulyani Revisi Aturan Alokasi dan Ikatan Dinas Lulusan PKN STAN

PMK 226/2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 184/2018 yang mengatur tentang mekanisme alokasi dan ikatan dinas bagi lulusan diploma bidang keuangan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.

Melalui PMK 226/2020, otoritas fiskal menjelaskan PMK 184/2018 perlu direvisi. Hal ini seiring dengan adanya perubahan kebijakan organisasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), khususnya pegawai negeri sipil (PNS), di Kementerian Keuangan.

"Perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan alokasi, ikatan dinas, ganti rugi bagi lulusan program diploma bidang keuangan negara PKN STAN, dan ganti rugi untuk PNS lulusan PKN STAN," bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam PMK 226/2020, dikutip pada Senin (11/1/2021).

Baca Juga:
Jelang Lebaran, DJP Tegaskan Pegawainya Tidak Boleh Terima Gratifikasi

Pengusulan formasi bagi lulusan program diploma I, II, dan IV yang ditempatkan di Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Sekjen Kementerian Keuangan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada Pasal 12 ayat (3) beleid yang diteken Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 30 Desember 2020 ini ditegaskan penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menjadi dasar dalam melakukan pengalokasian, penyerahan, dan penyampaian alokasi lulusan program diploma I, II, dan IV.

Kali ini, Sekjen Kementerian Keuangan juga berkewajiban untuk menyampaikan alokasi dan lulusan program diploma I, II, dan IV kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di luar Kementerian Keuangan.

Baca Juga:
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Pada beleid terdahulu, Sekjen Kementerian Keuangan hanya wajib untuk mengalokasikan dan menyerahkan lulusan kepada masing-masing pimpinan unit eselon I Kementerian Keuangan.

Sebelum diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS PKN STAN, lulusan program diploma I, II, dan IV harus menandatangani perjanjian ikatan dinas, melengkapi berkas yang disyaratkan, serta melaksanakan ikatan dinas di Kementerian Keuangan.

Sekjen Kementerian Keuangan melalui Biro SDM dapat mengusulkan perubahan perjanjian ikatan dinas bila terdapat kebutuhan atau dinamika organisasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (4) PMK 226/2020. Ketentuan ini tidak ada dalam PMK sebelumnya.

Baca Juga:
Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Lulusan program diploma I, II, dan IV PKN STAN harus melakukan perjanjian ikatan dinas dengan kementerian sesuai dengan penempatannya sebelum diangkat menjadi CPNS PKN STAN. Bila lulusan tidak bersedia memenuhi ketentuan ini, lulusan harus mengganti biaya pendidikan sesuai dengan jumlah semester dikalikan dengan biaya pendidikan tiap semesternya.

Bila penggantian biaya pendidikan sudah dibayarkan, lulusan program diploma I, II, dan IV berhak mendapatkan dokumen yang menjadi hak lulusan yakni ijazah, transkrip nilai, dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan PKN STAN. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi