Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani: Reformasi Pajak Bikin Indonesia Lebih Siap Hadapi Krisis

A+
A-
3
A+
A-
3
Sri Mulyani: Reformasi Pajak Bikin Indonesia Lebih Siap Hadapi Krisis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Leader’s Podcast: Fiscal Policy Dynamics to 2045..

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan membuat APBN makin sehat sehingga lebih siap dalam menghadapi potensi krisis pada masa depan.

Sri Mulyani mengatakan reformasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan penerimaan dan memulihkan APBN dari dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, reformasi perpajakan juga akan membuat pengelolaan APBN lebih berkelanjutan.

"Untuk apa supaya APBN sehat? Nanti, kalau Indonesia menghadapi situasi yang enggak bagus, kita sudah punya instrumen yang relatif siap lagi," katanya dalam Leader’s Podcast: Fiscal Policy Dynamics to 2045, dikutip pada Kamis (2/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Sri Mulyani menuturkan APBN memiliki peran penting sebagai countercyclical melawan dampak pandemi Covid-19. Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% dari PDB pada 2023 sesuai dengan UU No. 2/2020.

Menurutnya, reformasi perpajakan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyehatkan kembali defisit APBN. Melalui penerimaan perpajakan yang meningkat, ia meyakini defisit akan dapat turun secara bertahap.

Sri Mulyani mengaku senang langkah reformasi perpajakan tersebut memperoleh dukungan penuh dari DPR sebagai lembaga legislatif. Salah satunya adalah disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Menurutnya, UU HPP menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reformasi perpajakan. Ruang lingkup pengaturan UU HPP meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), PPN, program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

"DPR, alhamdulillah, mendukung kami me-reform pajak. Selain melalui UU Cipta Kerja, kami mereformasi pajak dengan kemarin di-approve DPR [UU HPP]," ujarnya. (rig)

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT
Topik : menkeu sri mulyani, apbn, penerimaan pajak, pajak, reformasi pajak, defisit anggaran. nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tax Effort?

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menanti Jurus Baru Pemerintah Daerah Gali Potensi Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:44 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak