Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Sri Mulyani: Presiden Jokowi Minta Indonesia Punya Bursa Karbon

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani: Presiden Jokowi Minta Indonesia Punya Bursa Karbon

Alat berat membawa muatan batubara di kawasan tambang airlaya milik PT Bukit Asam Tbk di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (16/11/2021). PT Bukit Asam Tbk menargetkan produksi batubara hingga akhir 2021 sebanyak 30 juta ton. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menyiapkan mekanisme perdagangan karbon melalui bursa karbon yang kredibel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan presiden telah mendapatkan banyak tawaran kerja sama perdagangan karbon dari negara-negara mitra. Oleh karena itu, kerangka perdagangan karbon perlu segera dibangun.

"Presiden sudah meminta agar kita punya bursa di dalam negeri yang kuat dan kredibel. Ini sekarang menjadi PR bagi para menteri," ujar Sri Mulyani, Jumat (19/11/2021).

Baca Juga: Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Untuk diketahui, yang dimaksud dengan bursa adalah sistem yang mengatur tentang pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, serta status kepemilikan dari suatu unit karbon. Pada Pasal 54 ayat (7) Perpres 98/2021, ditegaskan pusat bursa pasar karbon berkedudukan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, perdagangan karbon dapat dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

Perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri dilakukan melalui mekanisme perdagangan emisi dan offset emisi gas rumah kaca serta dapat dilakukan secara lintas-sektor.

Baca Juga: Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Perdagangan emisi adalah mekanisme transaksi antarpelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas emisi yang ditentukan, sedangkan offset emisi gas rumah kaca adalah pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh usaha untuk mengompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.

Terdapat beberapa unsur pokok dalam pelaksanaan perdagangan karbon dan perlu diatur lebih lanjut, yakni mengenai mekanisme dan prosedur perdagangan emisi serta offset emisi gas rumah kaca, penggunaan pendapatan negara dari perdagangan karbon dalam negeri, mekanisme dan prosedur persetujuan dan pencatatan, bagi hasil perdagangan, pedoman pelaksanaan perdagangan karbon, serta pemindahan status hak atas karbon baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perdagangan karbon akan ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. (sap)

Baca Juga: Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Topik : UU HPP, Perpres 98/2021, pajak karbon, perdagangan karbon, pungutan karbon, carbon pricing, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Implementasi Pajak Karbon pada Tahun Ini, Begini Pernyataan BKF

Selasa, 09 Agustus 2022 | 09:34 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bagaimana Kewajiban PPN bagi PPMSE Aset Kripto?

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor