Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sri Mulyani Lakukan 4 Kali Refocusing Anggaran di 2021, Ini Detailnya

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Lakukan 4 Kali Refocusing Anggaran di 2021, Ini Detailnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani memasang masker kembali setelah memberikan keterangan pers mengenai penyerahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/11/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah melakukan refocusing dan realokasi belanja kementerian/lembaga sebanyak 4 kali sepanjang 2021. Tujuannya, mendanai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui unggahannya di media sosial.

"Untuk membantu penanganan Covid-19 termasuk klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," kata Sri Mulyani, dikutip Kamis (2/12/2021).

Anggaran yang direalokasi juga difokuskan untuk membantu masyarakat miskin yang ekonominya semakin tertekan pandemi. Caranya, menggenjot penyaluran bantuan sosial, pemberian subsidi upah bagi pekerja atau buruh, serta penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM.

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Refocusing pertama kali dilakukan pemerintah pada kuartal I/2021. Saat itu pemangkasan anggaran belanja K/L dan TKDD dilakukan untuk merespons lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pada Februari-Maret 2021. Nilai refocusing anggaran mencapai Rp59,1 triliun.

Refocusing kedua dilakukan dengan memangkas alokasi THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Nilainya mencapai Rp12,4 triliun.

Refocusing ketiga, peningkatan alokasi belanja PEN sebagai respons atas penyebaran varian Covid-19 Delta. Nilai refocusing anggaran saat itu mencapai Rp26,2 triliun.

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Refocusing keempat dilakukan dengan kembali memangkas belanja K/L sejumlah Rp26,3 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sempat menyampaikan bahwa refocusing dan realokasi anggaran K/L sepanjang 2021 memang dilakukan tanpa gembar-gembor ke media.

Perihal refocusing anggaran ini juga diulas oleh akun Kemenkeu di media sosialnya. Kemenkeu menjelaskan, refocusing belanja merupakan penyesuaian anggaran untuk menghadapi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

Refocusing tidak dilakukan dengan asal memangkas anggaran. Pemangkasan dilakukan terhadap anggaran di luar program PEN serta kegiatan yang bisa ditunda dengan tanpa mengganggu berjalannya tugas dan fungsi utama masing-masing K/L.

Baca Juga: Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Sejumlah pos belanja yang bisa mengalami refocusing antara lain belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemda yang bukan arahan presiden, pembangunan gedung kantor, hingga pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin.

Kemudian, refocusing juga bisa dilakukan atas sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan dan tidak memungkinkan dilaksanakan, kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda, serta proyeksi sisa belanja pegawai dan belanja operasional pada akhir tahun yang tidak akan terserap.

Dari kegiatan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2021 ini, pemerintah menyiapkan anggaran PEN hingga Rp744,77 triliun. Per 19 November 2021, realisasi penyaluran anggaran PEN mencapai Rp495,77 triliun. (sap)

Baca Juga: BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Topik : refocusing anggara, realokasi anggaran, APBN 2021, pandemi, Sri Mulyani, PEN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! Ini Penyerahan yang Menggunakan Kode Faktur 05

Kamis, 11 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PASAR MODAL INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Pasar Modal Tangguh Lewati Sejarah Ekonomi Nasional

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KPP PRATAMA BOYOLALI

Punya Tunggakan PPh Rp98 Juta, Tanah-Bangunan Milik Wajib Pajak Disita

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat