Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Dukungan APBN untuk Isu Perubahan Iklim Selalu Naik

A+
A-
1
A+
A-
1
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 9 Oktober 2019. Pembentukan badan tersebut menjadi tonggak untuk mewujudkan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan. Dengan demikian, isu lingkungan dan perubahan iklim diharapkan menjadi bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Berdasarkan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tercatat ada peningkatan dukungan APBN dalam program nasional terkait isu perubahan iklim,” demikian pernyataan Sri Mulyani, seperti termuat dalam APBNKita Oktober 2019.

Baca Juga: Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup

Sri Mulyani memerinci besaran dana dalam APBN yang terus mengalami peningkatan itu. Pada 2016, dana mencapai Rp72,4 triliun. Dana itu kemudian naik menjadi Rp95,6 triliun (2017) dan Rp109,7 triliun (2018). Jika dibandingkan terhadap total anggaran APBN, dana itu mencapai 3,6%, 4,7%, dan 4,9%.

BPDLH akan melibatkan berbagai kementerian atau lembaga lintas sektor. Koordinasi tersebut ditujukan agar pengelolaan dana terkait lingkungan hidup dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. BPLDH juga didukung oleh komite pengarah yang beranggotakan menko perekonomian sebagai ketua serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan sebagai seketariat.

selain itu, terdapat pula menteri keuangan, menteri dalam negeri, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri perhubungan, menteri pertanian, menteri perencanaan pembangunan nasional, menteri perindustrian, dan menteri kelautan dan perikanan.

Baca Juga: Kemenkeu Petakan Ribuan Jabatan Eselon III & IV yang Bisa Dihapus

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan hadirnya BPDLH diharapkan dapat memainkan peranan penting. Peran penting tersebut seperti memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup serta berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Adapun pembentukan BPDLH merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen itu termaktub dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Tingkat penurunan emisi yang dicanangkan sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional.

Badan ini didirikan melalui mandat Peraturan Pemerintah No.46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden No.77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Tujuan pembentukannya adalah melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Baca Juga: Simplifikasi Birokrasi, 112 Pejabat Eselon III & IV Jadi Fungsional

Selain itu, pengelolaan dana tersebut diharapkan secara transparan, pruden, efektif, efisien, proporsional, dan akuntabel. BPDLH juga diharapkan dapat memobilisasi dana lingkungan hidup secara optimal serta melakukan penyaluran dana sesuai dengan mandat atau kontrak perjanjian.

Selanjutnya, BPDLH juga diarahkan untuk memiliki mekanisme yang sederhana dan tata kelola yang berstandar internasional. Mekanisme yang dimaksud adalah dalam hal penerimaan, pengembangan, dan penyaluran dana yang berasal dari berbagai stakeholder.

“Kami dari Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal karena manusia tanpa alam adalah kemuskilan,” tegas Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

“Berdasarkan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tercatat ada peningkatan dukungan APBN dalam program nasional terkait isu perubahan iklim,” demikian pernyataan Sri Mulyani, seperti termuat dalam APBNKita Oktober 2019.

Baca Juga: Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup

Sri Mulyani memerinci besaran dana dalam APBN yang terus mengalami peningkatan itu. Pada 2016, dana mencapai Rp72,4 triliun. Dana itu kemudian naik menjadi Rp95,6 triliun (2017) dan Rp109,7 triliun (2018). Jika dibandingkan terhadap total anggaran APBN, dana itu mencapai 3,6%, 4,7%, dan 4,9%.

BPDLH akan melibatkan berbagai kementerian atau lembaga lintas sektor. Koordinasi tersebut ditujukan agar pengelolaan dana terkait lingkungan hidup dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. BPLDH juga didukung oleh komite pengarah yang beranggotakan menko perekonomian sebagai ketua serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan sebagai seketariat.

selain itu, terdapat pula menteri keuangan, menteri dalam negeri, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri perhubungan, menteri pertanian, menteri perencanaan pembangunan nasional, menteri perindustrian, dan menteri kelautan dan perikanan.

Baca Juga: Kemenkeu Petakan Ribuan Jabatan Eselon III & IV yang Bisa Dihapus

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan hadirnya BPDLH diharapkan dapat memainkan peranan penting. Peran penting tersebut seperti memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup serta berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Adapun pembentukan BPDLH merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen itu termaktub dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Tingkat penurunan emisi yang dicanangkan sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional.

Badan ini didirikan melalui mandat Peraturan Pemerintah No.46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden No.77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Tujuan pembentukannya adalah melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Baca Juga: Simplifikasi Birokrasi, 112 Pejabat Eselon III & IV Jadi Fungsional

Selain itu, pengelolaan dana tersebut diharapkan secara transparan, pruden, efektif, efisien, proporsional, dan akuntabel. BPDLH juga diharapkan dapat memobilisasi dana lingkungan hidup secara optimal serta melakukan penyaluran dana sesuai dengan mandat atau kontrak perjanjian.

Selanjutnya, BPDLH juga diarahkan untuk memiliki mekanisme yang sederhana dan tata kelola yang berstandar internasional. Mekanisme yang dimaksud adalah dalam hal penerimaan, pengembangan, dan penyaluran dana yang berasal dari berbagai stakeholder.

“Kami dari Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal karena manusia tanpa alam adalah kemuskilan,” tegas Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan
Topik : perubahan iklim, BPDLH, Kemenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA