BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat Konferensi Pers Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal III 2023 dan Stimulus Fiskal di Jakarta, Senin (6/11/2023). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai APBN harus sehat agar mampu menghadapi ancaman perubahan iklim.
Sri Mulyani mengatakan APBN perlu dijaga sehat agar memiliki kemampuan untuk melindungi perekonomian dan rakyat. Termasuk ketika dihadapkan pada ancaman perubahan iklim, APBN harus berperan untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau.
"Untuk mengatasi ancaman perubahan iklim, kebijakan fiskal juga sangat penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau termasuk transisi energi," katanya melalui Instagram @smindrawati, Sabtu (18/11/2023).
Sri Mulyani membahas peran APBN dalam menghadapi ancaman perubahan iklim ini dalam saat mengisi kuliah di University of California, Berkeley. Pada kuliah umum itu, dia menjelaskan setiap masa selalu menghadirkan tantangan yang berbeda seperti pandemi, memanasnya geopolitik, inflasi dan suku bunga tinggi, serta perubahan iklim.
Selama kuliah umum, dia pun banyak memperoleh pertanyaan tentang strategi pembangunan sektor pertanian, mendorong inklusi keuangan, menahan dampak tekanan global, serta mengelola utang.
Menurutnya, APBN memiliki fungsi melindungi perekonomian dan rakyat melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBN pun harus terus dijaga sehat, kredibel dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kualitas sumber manusia, infrastruktur, produktivitas dan daya saing hingga terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat ini, Indonesia menjadi ketua Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Climate Action. Indonesia juga berkomitmen mendorong transisi menuju ekonomi hijau, termasuk dengan memanfaatkan instrumen APBN.
Soal APBN, Sri Mulyani memandang Indonesia termasuk negara yang mampu mengelolanya secara hati-hati, bertanggung jawab, dan akuntabel.
"Banyak negara tidak mampu menjaga fiskal/APBN dengan baik, sehingga memicu krisis keuangan dan ekonomi yang mengancam stabilitas sosial politik," ujarnya. (sap)
