Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sri Mulyani Bakal Redesain Insentif PPh Pasal 21 DTP

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani Bakal Redesain Insentif PPh Pasal 21 DTP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (hasil tangkapan dari media sosial

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyisir sejumlah pos stimulus pemulihan ekonomi nasional untuk direalokasi lantaran penyerapan stimulus tidak berjalan maksimal.

Pos stimulus yang bakal direalokasi di antaranya insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan bea masuk DTP. Sri Mulyani menilai pagu PPh Pasal 21 DTP diprediksi tidak akan terserap sepenuhnya hingga akhir tahun.

"Insentif PPh Pasal 21 DTP dan bea masuk DTP akan dilakukan redesain," katanya melalui konferensi video, Senin (10/8/2020).

Baca Juga: Tahun Depan, Isi dan Lapor SPT Sudah Bisa Melalui Smartphone

Sri Mulyani menambahkan realokasi itu hanya dilakukan pada pos belanja yang realisasinya kurang maksimal, atau pagu yang diperkirakan tidak akan terserap sepenuhnya hingga akhir tahun.

Meski demikian, Menkeu belum menyebut nilai pagu insentif PPh Pasal 21 DTP dan bea masuk DTP yang akan direalokasi. Adapun realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP baru Rp1,18 triliun atau 3% dari total pagu Rp39,66 triliun.

Sri Mulyani menambahkan anggaran insentif PPh Pasal 21 DTP dan bea masuk DTP yang direalokasi akan digunakan untuk mendanai penambahan insentif perpajakan lainnya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Makin Sengit! Komisi Eropa Resmi Ajukan Banding Sengketa Pajak Apple

Sri Mulyani sebelumnya menuturkan tengah menyiapkan sejumlah stimulus tambahan untuk mengerek konsumsi pada kuartal III dan IV/2020, sekaligus menghindarkan Indonesia dari resesi ekonomi.

Dana stimulus tambahan akan diambil dari beberapa pos stimulus yang telah ada saat ini, tetapi implementasinya kurang maksimal. Dengan kata lain, total alokasi anggaran stimulus tidak bertambah atau tetap sebesar Rp695,2 triliun. (rig)

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Pengobatan Corona Harus Sesuai Standar Kemenkes
Topik : menteri keuangan sri mulyani indrawati, insentif pajak, realokasi stimulus, PPh pasal 21 DPT, nasion
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Selasa, 11 Agustus 2020 | 08:49 WIB
Sepertinya memang butuh penyesuaian kembali pos-pos insentif pajak yang belum optimal penyerapannya. Saya setuju kalau memang kebijakan insentif PPh Pasal 21 dilakukan redesain. Semoga dengan dilakukannya redesain tersebut pemerintah dapat lebih optimal dalam melakukan alokasi dana dalam rangka pemu ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 14:35 WIB
INDUSTRI OTOMOTIF
Jum'at, 25 September 2020 | 11:15 WIB
BELGIA
Jum'at, 25 September 2020 | 09:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK