KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

Muhamad Wildan | Sabtu, 06 April 2024 | 13:30 WIB
Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan menyusun APBN 2025 dengan mempertimbangkan program-program prioritas yang diusung oleh pemerintahan selanjutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program prioritas yang diusung oleh pemenang Pilpres 2024 perlu diakomodasi agar pemerintahan baru mampu menjalankan prioritasnya sejak tahun pertama pemerintahan.

"Karena ini sifatnya masih merupakan transisi krusial, kami akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025," ujar Sri Mulyani, Jumat (5/4/2024).

Baca Juga:
BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

Sri Mulyani mengatakan komunikasi politik dengan pemerintahan berikutnya akan terus dijalin agar legitimasi dari APBN 2025 tidak terganggu.

Mengingat penyusunan APBN 2025 masih dalam tahap awal, Sri Mulyani mengatakan saat ini yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengakomodasi program prioritas pemerintahan berikutnya.

"Oleh karena masih dalam pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Ada PKS DJP-DJPK-Pemda, Kemenkeu Babel Gelar FGD Soal Penguatan Fiskal

Tak hanya mengakomodasi program-program yang diusung pemerintahan selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga defisit di level 3% dari PDB pada tahun depan.

"Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3% akan tetap dipegang agar disiplin APBN terjaga. Ini juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya," ujar Sri Mulyani. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Ada PKS DJP-DJPK-Pemda, Kemenkeu Babel Gelar FGD Soal Penguatan Fiskal

Jumat, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Mei 2024 | 14:30 WIB PMK 28/2024

Hunian Mewah di IKN Dikecualikan dari PPnBM, Begini Aturannya

Minggu, 26 Mei 2024 | 14:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepatuhan Pajak Mentok di 60 Persen, Pemda Bakal Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Mei 2024 | 13:30 WIB KABUPATEN CIANJUR

Pemkab Tetapkan Pajak Reklame 25%

Minggu, 26 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Batasan Impor Barang Kiriman Pribadi Dihapus tapi DJBC Ingatkan Ini

Minggu, 26 Mei 2024 | 11:30 WIB BEA CUKAI LANGSA

DJBC Gerebek Gudang Barang Impor Ilegal, Ada Motor Hingga Kosmetik

Minggu, 26 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas PPh Final Nol Persen untuk UMKM di Ibu Kota Nusantara