Berita
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase
Perpajakan.id

Soal Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintah, Chatib: Harus Hati-Hati

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintah, Chatib: Harus Hati-Hati

M. Chatib Basri. (foto: Universitas Indonesia)

JAKARTA, DDTCNews—Upaya pemerintah untuk menekan angka defisit anggaran secara bertahap mulai tahun depan dinilai harus dilakukan dengan hati-hati agar ekonomi tidak justru mengalami kontraksi.

Ekonom Chatib Basri menilai rencana pemerintah menurunkan defisit anggaran di bawah 3% pada 2023 perlu ditinjau ulang lantaran belanja diproyeksikan masih naik tinggi pada tahun depan. Sedangkan, kinerja penerimaan pajak diprediksi belum akan pulih.

"Defisit APBN akan kembali di bawah 3% berdasarkan UU No.2/2020 pada 2023. Saya titip ke Kemenkeu kalau anggaran diketatkan terlalu cepat maka yang terjadi ekonomi tidak akan pulih," katanya dalam acara Pajak Bertutur, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Reformasi PPN dan Tanda Tangan Elektronik Wajib Pajak Terpopuler

Chatib menilai kebijakan APBN yang ekspansif akan tetap berlaku setidaknya hingga dua tahun ke depan. Konsekuensinya, belanja pemerintah dan pembiayaan utang akan tetap terus meningkat.

Oleh karena itu. kalkulasi pengelolaan fiskal harus disusun hati-hati agar tidak berdampak negatif kepada perekonomian nasional. Dia juga memprediksi tingkat utang terhadap PDB bakal naik dari 30% menjadi 37%.

“Penerimaan pajak dengan segala insentif dan situasi ekonomi diprediksi turun. Sebaliknya, belanja terus meningkat. Jadi defisit akan naik, tetapi yang dilakukan justru mau diturunkan. Situasi ini harus disikapi hati-hati,” tutur Chatib.

Baca Juga: Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu mengusulkan pemerintah untuk menyisir ulang pos belanja dengan selektif menggelontorkan anggaran, terutama kepada kegiatan yang mampu meningkatkan roda perekonomian nasional.

"Jadi kita harus melihat kembali data fiskal apakah memang tepat untuk langsung melakukan pengetatan anggaran atau bisa menyisir kualitas belanja, karena kita tidak bisa berharap banyak dengan penerimaan pajak untuk saat ini," ujar Chatib.

Seperti diketahui, defisit anggaran akan diturunkan secara bertahap. Tahun depan, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 4,2% terhadap PDB. Pada 2022, ditargetkan menjadi 3,6% dan 2023 sebesar 2,7%. (rig)

Baca Juga: Pengusaha Minta Periode Insentif Pajak dalam PMK 9/2021 Diperpanjang

Topik : defisit anggaran, pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan pajak, belanja negara, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Juni 2021 | 11:00 WIB
BELGIA
Kamis, 17 Juni 2021 | 10:06 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 16 Juni 2021 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 19:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN PAMENGKASAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 06:01 WIB
PMK 54/2021