Fokus
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Soal Posisi Dana Repatriasi Tax Amnesty, Ini Penjelasan Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Posisi Dana Repatriasi Tax Amnesty, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal menegaskan dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sudah masuk dalam instrumen investasi di Indonesia. Dengan demikian, otoritas optimistis dana tersebut masih akan berada di Tanah Air meskipun holding period berakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terkait dengan akan berakhirnya holding period 3 tahun dana repatriasi, pemerintah sudah melakukan upaya persuasif. Otoritas mengaku telah berbicara dengan para pemilik dana tersebut.

“Ini kita sudah bicarakan cukup lama dengan pemilik dana. Jadi, banyak yang sudah dilakukan investasinya di Indonesia,” katanya, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Pencairan Dana Stimulus Covid-19 Rendah, Ini Kata Sri Mulyani

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pemantauan sudah dilakukan Kemenkeu untuk memastikan harta benar-benar masuk ke dalam negeri. Dua unit kerja setingkat eselon I menjadi pihak yang berhubungan dengan fungsi pengawasan tersebut.

Sri Mulyani menyebutkan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Ditjen Pajak (DJP) menjadi gugus terdepan untuk melakukan pemantauan. Dengan demikian, data harta yang direpatriasi oleh wajib pajak dapat dipantau secara rinci oleh otoritas fiskal.

“Nanti Pak Luky [Dirjen DJPPR] saja yang melakukan tracking dengan Pak Robert [Dirjen Pajak] mengenai penempatan [harta repatriasi] selama ini,” imbuhnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Telusuri Pemanfaatan Insentif Pajak di Rumah Sakit

Seperti diketahui, batas waktu pengalihan harta (repatriasi) untuk amnesti pajak periode I dan II adalah 31 Desember 2016. Dengan patokan tersebut, holding period untuk harta yang direpatriasi pada periode tersebut adalah 31 Desember 2019 atau bisa sebelum itu.

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak period I dan II senilai Rp3.460,80 triliun. Dari jumlah tersebut, harta repatriasi tercatat senilai Rp114,16 triliun. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut BI Bakal Tanggung Beban Bunga Utang Pemerintah
Topik : repatriasi, tax amnesty, pengampunan pajak, Sri Mulyani, investasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 19 Juni 2020 | 14:26 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 19 Juni 2020 | 13:49 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 19 Juni 2020 | 12:03 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Kamis, 02 Juli 2020 | 18:31 WIB
PPN LAYANAN DIGITAL
Kamis, 02 Juli 2020 | 18:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 02 Juli 2020 | 17:47 WIB
PENANGANAN COVID-19
Kamis, 02 Juli 2020 | 17:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 02 Juli 2020 | 16:51 WIB
FILIPINA
Kamis, 02 Juli 2020 | 16:32 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 02 Juli 2020 | 16:01 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 02 Juli 2020 | 15:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 02 Juli 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (5)