Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

A+
A-
17
A+
A-
17
Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menjamin tidak akan serampangan mengatur pengenaan pajak atas penghasilan selain uang atau natura. Komitmen pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (24/1/2022).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan fasilitas yang umum diberikan kepada karyawan, seperti laptop, uang makan, dan transportasi tidak akan dikenakan pajak. Pajak hanya akan dikenakan atas natura berupa fasilitas “mewah” yang dinikmati para pimpinan di perusahaan.

“Makanya itu nanti juknisnya akan diuraikan secara lebih jelas. [Pajak atas natura] biasanya yang ‘wah-wah’ supaya lebih fair,” ujar Suahasil.

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Sesuai dengan perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) yang dimuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada prinsipnya, natura dan/atau kenikmatan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi penerima.

Selain mengenai pengenaan pajak atas natura, ada pula bahasan terkait dengan kebijakan baru restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat. Kemudian, ada bahasan tentang insentif pajak dan kebijakan PPN final.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Memerinci Pengenaan Pajak Natura dalam PP

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pajak atas natura hanya akan dikenakan pada fasilitas yang diterima kelompok tertentu. Nantinya, pemerintah akan memerinci natura yang dikenakan pajak dalam peraturan pemerintah (PP).

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Di sisi lain, Suahasil menyebut natura yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Pertama, natura dan/atau kenikmatan makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. Kedua, natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.

Ketiga, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes. Kelima, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Simak Fokus ‘Bersiap, Penghasilan Selain Uang Bakal Kena Pajak’. (DDTCNews)

Restitusi PPN Dipercepat

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta wajib pajak untuk disiplin dalam menyimpan dokumentasi atas kegiatan usahanya, khususnya bagi wajib pajak yang mendapatkan restitusi PPN dipercepat.

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Dengan fasilitas restitusi PPN dipercepat, wajib pajak bisa memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa perlu diperiksa terlebih dahulu. Meski demikian, dokumen perlu disimpan bila suatu saat Ditjen Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan.

"Sekarang mindset kita itu ya udah kasih aja, tapi Ibu/Bapak tanggung jawab simpan dokumentasi. Dokumen tolong disimpan semua sewaktu-waktu bisa dilakukan audit," ujar Suahasil. Simak ‘Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 M, DJP Bisa Fokus Awasi yang Lain’. (DDTCNews/Kontan)

Implementasi Nasional BC 4.0

DJP merilis pengumuman mengenai implementasi nasional integrated document pemasukan barang kena pajak (BKP) atau BC 4.0 dengan faktur pajak dengan kode transaksi "07" pada Kawasan Berikat.

Baca Juga: Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

DJP menyatakan integrasi itu dilakukan untuk mengimplementasikan PMK 65/2021 tentang Kawasan Berikat. DJP pun mengatur proses bisnis integrasi dokumen antara dokumen BC 4.0 dan faktur pajak 07 pada aplikasi e-Faktur.

"Integrasi dokumen pemberitahuan pemasukan BKP (BC 4.0) dengan faktur pajak 07 diimplementasikan secara nasional mulai tanggal 30 Desember 2021," bunyi pengumuman dalam laman resmi DJP. (DDTCNews)

Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas Rumah

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian rumah sesungguhnya dirancang untuk mendorong pemulihan ekonomi mengingat sektor properti memiliki multiplier effect yang tinggi.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

"Kami lihat agak sedikit. Ada pemakaian, tetapi kami berharap dorongannya lebih kencang sehingga dampak penggandanya lebih tinggi dan mendorong employment," katanya. Simak ‘Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis’. (DDTCNews/Kontan)

Pita Cukai 2022

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menerbitkan peraturan mengenai bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai 2022. Askolani menerbitkan Perdirjen Nomor Per-14/BC/2021 untuk memerinci ketentuan dalam Pasal 4 PMK 52/2020. Perdirjen ini juga memberikan kepastian hukum bagi industri dan masyarakat.

"[Perdirjen ini] untuk memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, termasuk tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas," bunyi kutipan pertimbangan peraturan tersebut. (DDTCNews)

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Sosialisasi PPN Final

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta semua unit vertikal DJP menyosialisasikan skema PPN berskema final yang segera berlaku. Menurutnya, pemerintah perlu menyosialisasikan skema PPN tersebut secara masif, termasuk dengan melibatkan account representative (AR)

"Saya minta betul-betul dibimbing dan disosialisasikan secara detail oleh seluruh AR KPP dan Kanwil," katanya. (DDTCNews)

‘Surat Cinta’ dari DJP

Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta wajib pajak tidak takut apabila menerima surat atau biasa disebut dengan ‘surat cinta’ dari otoritas pajak. Suryo mengatakan wajib pajak yang memperoleh surat cinta dapat melakukan pembetulan atau menghubungi kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat.

Baca Juga: 4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

"Tanpa hujan, tanpa angin, datang surat cinta, enggak usah takut. Surat cinta dijawab saja. Kalau betul, Bapak betulkan dan tambah setor. Kalau enggak betul, ya katakan itu enggak benar ceritanya. Kami enggak marah," katanya. Simak Fokus ‘Kunjungan Dijalankan, 'Surat Cinta' Disampaikan’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, natura, fringe benefit tax, FBT, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Husni Thamrin

Senin, 24 Januari 2022 | 13:00 WIB
harusnya uang pensiun juga jangan kena pajak, karena uang tsb sudah kena pph21 saat masih kerja, dihari tua saat tinggal tunggu panggilan Tuhan kok uang tsb kena pajak lagi.. terkesan nya kejam ya
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

Minggu, 15 Mei 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak April Paling Lambat Diupload Hari Ini

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2