Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Opsi Kenaikan Tarif PPN, BKF: Berbagai Alternatif Terus Dibahas

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Opsi Kenaikan Tarif PPN, BKF: Berbagai Alternatif Terus Dibahas

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), untuk meningkatkan penerimaan negara.

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan setiap alternatif kebijakan terus dipertimbangkan dengan memperhatikan kondisi perekonomian.

"Berbagai alternatif terus dibahas dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan mempertimbangkan berbagai aspek lainnya untuk dapat memutuskan kebijakan yang tepat," ujar Oka, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga: Begini Profil Ketua Pengadilan Pajak yang Baru

Seperti diberitakan sebelumnya, kenaikan tarif PPN menjadi salah satu opsi kebijakan yang dipertimbangkan otoritas untuk mendukung konsolidasi fiskal. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021.

Dalam rangka memperluas basis pajak, beberapa kebijakan yang dipertimbangkan oleh Kemenkeu antara lain melalui pemajakan atas sektor e-commerce, pengenaan cukai plastik, dan meningkatkan tarif PPN.

"[Kami] menggali dan meningkatkan basis pajak kita, memperkuat sistem perpajakan dengan membangun core tax, dan juga terus melakukan sinergi antara pendapatan pajak dan bukan pajak," ujar Sri Mulyani. Baca ‘Simak, Sri Mulyani Ungkap Strategi Kejar Penerimaan Perpajakan 2022’.

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Turis Kembali Ditunda

Sebagaimana diatur dalam UU PPN, tarif PPN yang berlaku di Indonesia sebesar 10%. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3) UU PPN, tarif dapat diturunkan menjadi 5% atau dinaikkan paling tinggi menjadi 15% melalui peraturan pemerintah (PP).

Pada bagian penjelasan ditegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk menurunkan atau menaikkan tarif PPN sesuai dengan range pada Pasal 7 ayat (3) berdasarkan pada pertimbangan perkembangan ekonomi atau kebutuhan dana pembangunan.

Perubahan tarif harus disampaikan oleh pemerintah kepada DPR dalam pembahasan RAPBN antara lembaga eksekutif dan legislatif tersebut. (kaw)

Baca Juga: Dampak Insentif PPnBM Mobil, Setoran Pajak Daerah Meningkat

Topik : PPN, BKF, Kemenkeu, Ditjen Pajak, DJP, kebijakan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Jum'at, 30 April 2021 | 21:33 WIB
Diharapkan nantinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian sehingga nantinya tidak memberatkan masyarakat.
1
artikel terkait
Kamis, 06 Mei 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 06 Mei 2021 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Kamis, 06 Mei 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA
Senin, 10 Mei 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK