Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Kepatuhan Pajak, Ini Kata Sri Mulyani

0
0
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keynote speech di FEB UGM, Yogyakarta, Kamis (20/10). (Foto: kemenkeu.go.id)

YOGYAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai regulasi dan prosedur perpajakan yang cukup rumit telah memicu wajib pajak untuk tidak patuh. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam seminar “What Motivates Tax Compliance?” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (20/10).

Dia menuturkan saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi pajak, di antaranya dengan melakukan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Dari sisi administrasi pajak, pemerintah mendorong perbaikan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan membangun dan memperkuat profesionalisme sumber daya manusia, seperti kapasitasnya dalam memberikan pelayanan,” ujarnya kemarin di Yogyakarta.

Baca Juga: Setoran Pajak Diproyeksi Hanya Tumbuh 9,5%, Ini Langkah Sri Mulyani

Sri Mulyani menambahkan, nantinya sistem pembayaran dan pelaporan pajak akan disederhanakan. Selain itu, akses informasi untuk tujuan pajak berbasis teknologi akan diperkuat.

Kini, pemerintah juga telah menjalankan program tax amnesty yang diharapkan mampu mendongkrak tax ratio Indonesia. Seperti diketahui, tax ratio Indonesia masih tergolong rendah di kawasan Asean.

Pada kesempatan yang sama, President of Southern Economic Association Prof. James Alm yang juga menjadi pembicara mengatakan salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan deteksi dan pemberian sanksi.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

“Pemerintah juga harus mampu membangun kepercayaan dan meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dengan baik,” katanya. (Gfa)

“Dari sisi administrasi pajak, pemerintah mendorong perbaikan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan membangun dan memperkuat profesionalisme sumber daya manusia, seperti kapasitasnya dalam memberikan pelayanan,” ujarnya kemarin di Yogyakarta.

Baca Juga: Setoran Pajak Diproyeksi Hanya Tumbuh 9,5%, Ini Langkah Sri Mulyani

Sri Mulyani menambahkan, nantinya sistem pembayaran dan pelaporan pajak akan disederhanakan. Selain itu, akses informasi untuk tujuan pajak berbasis teknologi akan diperkuat.

Kini, pemerintah juga telah menjalankan program tax amnesty yang diharapkan mampu mendongkrak tax ratio Indonesia. Seperti diketahui, tax ratio Indonesia masih tergolong rendah di kawasan Asean.

Pada kesempatan yang sama, President of Southern Economic Association Prof. James Alm yang juga menjadi pembicara mengatakan salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan deteksi dan pemberian sanksi.

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

“Pemerintah juga harus mampu membangun kepercayaan dan meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dengan baik,” katanya. (Gfa)

Topik : sri mulyani, ugm, seminar, kepatuhan pajak
artikel terkait
Selasa, 16 Juli 2019 | 16:38 WIB
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Selasa, 09 Juli 2019 | 19:44 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Senin, 01 Juli 2019 | 11:22 WIB
UNIVERSITAS JEMBER
Rabu, 26 Juni 2019 | 15:45 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
berita pilihan
Rabu, 24 Oktober 2018 | 16:45 WIB
KULIAH HUKUM PAJAK
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
Senin, 30 April 2018 | 06:31 WIB
KULIAH UMUM FEB UGM
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
Minggu, 04 September 2016 | 16:01 WIB
SOSIALISASI TAX AMNESTY UI
Selasa, 09 Juli 2019 | 19:44 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 14 Maret 2019 | 17:52 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:13 WIB
INDEF-FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 11 April 2019 | 16:37 WIB
KULIAH UMUM & OPREC DDTC
Kamis, 11 April 2019 | 10:37 WIB
EDUKASI PAJAK