PER-13/BC/2023

Skema Penimbunan Hingga Pengangkutan BKC Diubah, Layanan Makin Optimal

Dian Kurniati | Sabtu, 19 Agustus 2023 | 12:00 WIB
Skema Penimbunan Hingga Pengangkutan BKC Diubah, Layanan Makin Optimal

Kantor Pusat DJBC.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) melalui Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2023 telah mengubah tata cara penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai (BKC) sejak 14 Agustus 2023.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan PER 13/BC/2023 terbit berdasarkan evaluasi PMK 226/2014 tentang penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan BKC, PER 2/BC/2018, serta PER 16/BC/2018. Implementasi PER 13/BC/2023 diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada pengusaha BKC.

"Melalui perdirjen ini kami harap dapat memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan, serta memperjelas arus produksi BKC," katanya, dikutip pada Sabtu (19/8/2023).

Baca Juga:
Bea Cukai Amankan Dus-Dus Miras dengan Pita Cukai Bekas di Sebuah Ruko

Encep mengatakan penerbitan PER-13/BC/2023 juga merupakan dampak dari implementasi PMK 161/2022 tentang Barang Kena Cukai Selesai Dibuat. Pada PMK tersebut, terdapat perubahan ketentuan berupa pengecualian kewajiban kelengkapan dokumen pemberitahuan mutasi BKC atau CK-5 untuk tembakau iris (TIS) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran sehingga harus disesuaikan.

Selain itu, ketentuan ini disahkan untuk mengakomodasi alur peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) serta memperbaiki ketidaksinkronan ketentuan terkait pembetulan data dan pembatalan dokumen cukai.

Melalui PER 13/BC/2023, DJBC berupaya mengurangi beban administrasi dan memperjelas proses administrasi dokumen cukai, serta menciptakan alur peredaran MMEA yang selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:
Setoran Cukai Minuman Alkohol Tumbuh 6,58 Persen pada Kuartal I/2024

Lebih lanjut Encep menjelaskan ada beberapa poin perubahan dalam peraturan ini, antara lain soal pengawasan langsung, penyelesaian dokumen cukai, penimbunan dan pengeluaran BKC, serta pengangkutan BKC.

Dengan PER 13/BC/2023 ini, pemerintah berupaya menyelaraskan aturan pengawasan langsung atas pemasukan dan pengeluaran BKC, serta menegaskan dokumen pelengkap, jangka waktu, dan sanksi pengangkutan BKC. Di sisi lain, juga ditegaskan soal tata cara penyelesaian, penelitian, dan pembatalan dokumen cukai, serta tata cara pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan BKC.

"Untuk itu, [pengusaha perlu] benar-benar memahami inti dari ketentuan ini dan jalankan proses bisnis sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 30 April 2024 | 15:30 WIB PENERIMAAN CUKAI

Setoran Cukai Minuman Alkohol Tumbuh 6,58 Persen pada Kuartal I/2024

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

BERITA PILIHAN
Selasa, 07 Mei 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU Belum Direvisi, WNI Belum Bisa Berkewarganegaraan Ganda

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:11 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Paham Ketentuan Impor, Importir Bisa Manfaatkan Jasa PPJK

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:05 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Batas Akhir Penyetoran PPh Masa April 2024 Mundur ke 13 Mei

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NIK Sudah Jadi NPWP, Masih Perlukah WP Daftar NPWP secara Mandiri?

Selasa, 07 Mei 2024 | 16:40 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Begini Kebijakan Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan SAK EP

Selasa, 07 Mei 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dikukuhkan sebagai PKP, Bisakah WP Tetap Manfaatkan PPh Final 0,5%?