BERITA TERKINI
Kinerja penegakan hukum yang dilakukan DJP pada 2020. (DJP)
JAKARTA, DDTCNews – Dalam kinerja penegakan hukum pada tahun lalu, Ditjen Pajak telah melakukan sebanyak 25 kegiatan penyitaan aset.
Penyitaan merupakan tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak yang dijadikan jaminan pelunasan utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
“[Pada 2020 ada] 25 kegiatan penyitaan aset. Nilai aset yang disita mencapai Rp90 miliar,” tulis Ditjen Pajak (DJP) dalam laman resminya, dikutip pada Rabu (9/6/2021).
Tidak dijabarkan secara detail jenis aset yang disita. Namun, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU PPSP, penyitaan dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.
Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak. Namun, dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak.
Barang bergerak yang disita misalnya uang tunai, perhiasan, deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara itu, penyitaan atas barang tidak bergerak misalnya atas tanah dan/atau bangunan, dan kapal dengan isi kotor kotor tertentu.
Namun, tidak semua barang bergerak milik penanggung pajak dapat disita. Pasal 15 ayat (1) UU PPSP telah menetapkan jenis-jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan. Simak Kamus Hukum Pajak ‘Apa Itu Penyitaan?’.
Dalam kinerja penegakan hukum tahun lalu, lanjut DJP, dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) terhadap 1.310 wajib pajak. Sebanyak 279 wajib pajak ditindaklanjuti dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP.
Kemudian, sebanyak 163 wajib pajak ditindaklanjuti dengan penyidikan. Ada 8 wajib pajak yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPKB sesuai dengan Pasal 13A UU KUP. Tahun lalu, ada 111 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21).
“3 kasus dilakukan penghentian penyidikan Pasal 44B UU KUP,” imbuh DJP.
Tahun lalu, ada 690 penyelesaian pelaksanaan forensik digital. Selain itu, ada sekitar 437 pemanfaatan hasil pengolahan data elektronik. Simak pula ‘Lakukan Pemeriksaan Bukper, Ini Hasil yang Didapat DJP Tahun Lalu’. (kaw)
