Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 14:00 WIB
DISKUSI PERPAJAKAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Reportase

Simak, Ini Rencana Ditjen Pajak Tingkatkan Kepatuhan Sukarela

A+
A-
1
A+
A-
1
Simak, Ini Rencana Ditjen Pajak Tingkatkan Kepatuhan Sukarela

Ilustrasi logo DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Peningkatan kepatuhan sukarela menjadi salah satu aspek yang akan dijalankan untuk memperluas basis pajak. Langkah ini bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak.

Dalam materi paparan Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk Dialog Perpajakan, Selasa (10/12/2019) dijelaskan peningkatan kepatuhan sukarela dilakukan melalui dua aspek, yaitu edukasi yang efektif dan pelayanan yang berkualitas. Dalam aspek edukasi yang efektif, DJP mengunakan inklusi kesadaran pajak.

“Penanaman arti penting pajak melalui pendidikan formal – dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi – dan nonformal bagi calon pajak wajib pajak masa depan,” demikian bunyi pernyataan otoritas dalam materi tersebut.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan, Kontribusi PPN dalam Penerimaan Bakal Dinaikkan

Inklusi kesadaran pajak ini mempunyai tiga pilar. Pertama, peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Kedua, penyiapan materi edukasi. Ketiga, edukasi dan kampanye nasional. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan diterjemahkan dalam berbagai program.

Adapun inklusi kesadaran pajak ini terdiri atas 11 program. Kesebelas program itu adalah kerja sama dan regulasi, integrase materi kesadaran pajak dalam bahan ajar, integrasi materi kesadaran pajak dalam SPADA (sistem pembelajaran daring), literasi, dan penyediaan konten media.

Selanjutnya, ada pula pengembangan microsite, publikasi, penghargaan, kesiswaan/kemahasiswaan, penelitian dan pengembangan, serta edukasi. Salah satu capaian program sadar pajak telah mencakup 104 kampus piloting dan 4.658 relawan pajak dari seluruh Indonesia.

Baca Juga: Wajib Pajak Harus Berikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Keberatan

Selanjutnya, dalam aspek pelayanan yang berkualitas, otoritas menjalankan 4 cakupan kegiatan utama. Pertama, penyusunan standar pelayanan sesuai Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik. Cakupan ini terdiri atas standardisasi pelayanan di KPP, direktori layanan perpajakan, pelayanan pengaduan, dan Call Center 1500200.

Kedua, percepatan layanan. Hal ini mencakup pemberian layanan secara elektronik (E-Reg, E-Billing, dan E-Filing) dan compliance risk management (CRM). Ketiga, pemberian layanan tertentu lainnya. Ini mencakup mal pelayanan publik (MPP) dan layanan di luar kantor (LDK) serta online single submission (OSS) dan konfirmasi status wajib pajak (KSWP).

Keempat, perbaikan berkesinambungan. Hal ini mencakup survei kepuasan pengguna layanan (SKPL) DJP dan Kemenkeu, monitoring dan evaluasi Pelayanan, serta pengembangan click, call, counter (3C). Terkait dengan 3C ini, DJP sudah menetapkan roadmap hingga 2024 seperti berikut:

Baca Juga: Soal PMK 89/2020, Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pajak Diharap Naik



Topik : kepatuhan sukarela, kepatuhan pajak, penerimaan pajak, DJP, ekstensifikasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Rabu, 11 Desember 2019 | 19:23 WIB
kepatuhan sukarela (voluntary Tax Compliance) masih perlu kajian mendalam.. sebaiknya pengertahuan perpajakan disuntikan pada setiap warga negara.. dr usia dini..bahkan ada perbedaan tingkat pendidikan seseorang berengahuruh dgn kepatuhan,.. yag jelas regulasi pemerintah itu harus dipercaya oleh mas ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 14:50 WIB
TAX CENTER
Selasa, 04 Agustus 2020 | 14:05 WIB
KONSULTASI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 07:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 23:04 WIB
PIDANA PERPAJAKAN
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN JEMBRANA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 17:28 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:30 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:03 WIB
PENANAMAN MODAL