Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Simak, Ini Rencana Ditjen Pajak Tingkatkan Kepatuhan Sukarela

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi logo DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Peningkatan kepatuhan sukarela menjadi salah satu aspek yang akan dijalankan untuk memperluas basis pajak. Langkah ini bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak.

Dalam materi paparan Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk Dialog Perpajakan, Selasa (10/12/2019) dijelaskan peningkatan kepatuhan sukarela dilakukan melalui dua aspek, yaitu edukasi yang efektif dan pelayanan yang berkualitas. Dalam aspek edukasi yang efektif, DJP mengunakan inklusi kesadaran pajak.

“Penanaman arti penting pajak melalui pendidikan formal – dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi – dan nonformal bagi calon pajak wajib pajak masa depan,” demikian bunyi pernyataan otoritas dalam materi tersebut.

Baca Juga: Kata DJP, Ini yang Harus Dimiliki Karyawan Agar Bisa Lapor SPT Tahunan

Inklusi kesadaran pajak ini mempunyai tiga pilar. Pertama, peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Kedua, penyiapan materi edukasi. Ketiga, edukasi dan kampanye nasional. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan diterjemahkan dalam berbagai program.

Adapun inklusi kesadaran pajak ini terdiri atas 11 program. Kesebelas program itu adalah kerja sama dan regulasi, integrase materi kesadaran pajak dalam bahan ajar, integrasi materi kesadaran pajak dalam SPADA (sistem pembelajaran daring), literasi, dan penyediaan konten media.

Selanjutnya, ada pula pengembangan microsite, publikasi, penghargaan, kesiswaan/kemahasiswaan, penelitian dan pengembangan, serta edukasi. Salah satu capaian program sadar pajak telah mencakup 104 kampus piloting dan 4.658 relawan pajak dari seluruh Indonesia.

Baca Juga: Tahun Ini, 7 Layanan DJP Ini Bakal Bisa Diakses dengan Sekali Login

Selanjutnya, dalam aspek pelayanan yang berkualitas, otoritas menjalankan 4 cakupan kegiatan utama. Pertama, penyusunan standar pelayanan sesuai Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik. Cakupan ini terdiri atas standardisasi pelayanan di KPP, direktori layanan perpajakan, pelayanan pengaduan, dan Call Center 1500200.

Kedua, percepatan layanan. Hal ini mencakup pemberian layanan secara elektronik (E-Reg, E-Billing, dan E-Filing) dan compliance risk management (CRM). Ketiga, pemberian layanan tertentu lainnya. Ini mencakup mal pelayanan publik (MPP) dan layanan di luar kantor (LDK) serta online single submission (OSS) dan konfirmasi status wajib pajak (KSWP).

Keempat, perbaikan berkesinambungan. Hal ini mencakup survei kepuasan pengguna layanan (SKPL) DJP dan Kemenkeu, monitoring dan evaluasi Pelayanan, serta pengembangan click, call, counter (3C). Terkait dengan 3C ini, DJP sudah menetapkan roadmap hingga 2024 seperti berikut:

Baca Juga: Sudah Coba Pakai Single Login DJP? Ini Tahap Awalnya

“Penanaman arti penting pajak melalui pendidikan formal – dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi – dan nonformal bagi calon pajak wajib pajak masa depan,” demikian bunyi pernyataan otoritas dalam materi tersebut.

Baca Juga: Kata DJP, Ini yang Harus Dimiliki Karyawan Agar Bisa Lapor SPT Tahunan

Inklusi kesadaran pajak ini mempunyai tiga pilar. Pertama, peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Kedua, penyiapan materi edukasi. Ketiga, edukasi dan kampanye nasional. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan diterjemahkan dalam berbagai program.

Adapun inklusi kesadaran pajak ini terdiri atas 11 program. Kesebelas program itu adalah kerja sama dan regulasi, integrase materi kesadaran pajak dalam bahan ajar, integrasi materi kesadaran pajak dalam SPADA (sistem pembelajaran daring), literasi, dan penyediaan konten media.

Selanjutnya, ada pula pengembangan microsite, publikasi, penghargaan, kesiswaan/kemahasiswaan, penelitian dan pengembangan, serta edukasi. Salah satu capaian program sadar pajak telah mencakup 104 kampus piloting dan 4.658 relawan pajak dari seluruh Indonesia.

Baca Juga: Tahun Ini, 7 Layanan DJP Ini Bakal Bisa Diakses dengan Sekali Login

Selanjutnya, dalam aspek pelayanan yang berkualitas, otoritas menjalankan 4 cakupan kegiatan utama. Pertama, penyusunan standar pelayanan sesuai Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik. Cakupan ini terdiri atas standardisasi pelayanan di KPP, direktori layanan perpajakan, pelayanan pengaduan, dan Call Center 1500200.

Kedua, percepatan layanan. Hal ini mencakup pemberian layanan secara elektronik (E-Reg, E-Billing, dan E-Filing) dan compliance risk management (CRM). Ketiga, pemberian layanan tertentu lainnya. Ini mencakup mal pelayanan publik (MPP) dan layanan di luar kantor (LDK) serta online single submission (OSS) dan konfirmasi status wajib pajak (KSWP).

Keempat, perbaikan berkesinambungan. Hal ini mencakup survei kepuasan pengguna layanan (SKPL) DJP dan Kemenkeu, monitoring dan evaluasi Pelayanan, serta pengembangan click, call, counter (3C). Terkait dengan 3C ini, DJP sudah menetapkan roadmap hingga 2024 seperti berikut:

Baca Juga: Sudah Coba Pakai Single Login DJP? Ini Tahap Awalnya

Topik : kepatuhan sukarela, kepatuhan pajak, penerimaan pajak, DJP, ekstensifikasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa

Bambang Prasetia

Rabu, 11 Desember 2019 | 19:23 WIB
kepatuhan sukarela (voluntary Tax Compliance) masih perlu kajian mendalam.. sebaiknya pengertahuan perpajakan disuntikan pada setiap warga negara.. dr usia dini..bahkan ada perbedaan tingkat pendidikan seseorang berengahuruh dgn kepatuhan,.. yag jelas regulasi pemerintah itu harus dipercaya oleh mas ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 23 Desember 2019 | 11:16 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 10 Desember 2019 | 11:44 WIB
LAPORAN DDTC DARI INDIA
Rabu, 13 November 2019 | 15:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Sabtu, 23 November 2019 | 13:30 WIB
UNIVERSITAS JEMBER
berita pilihan
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:05 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 Januari 2020 | 15:58 WIB
PMK 199/2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 14:42 WIB
INDIA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 14:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 13:52 WIB
BEA MASUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 11:23 WIB
BELANJA APBN
Jum'at, 24 Januari 2020 | 11:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 10:28 WIB
UNI EROPA