BERITA TERKINI
Suasana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan progres pembangunan infrastruktur fisik di ibu kota negara (IKN) Nusantara telah mencapai 60,3 persen. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah sudah menyiapkan draf rancangan peraturan presiden (perpres) yang menjadi dasar pemindahan kedudukan lembaga negara beserta ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Merujuk pada draf tersebut, pemindahan lembaga negara beserta ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dilaksanakan setelah dilakukan penilaian terhadap ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar; penetapan lembaga negara yang pindah ke IKN; penilaian unit organisasi di setiap lembaga negara yang pindah ke IKN; penetapan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri beserta keluarga ke IKN; dan penetapan fasilitas dan sarana prasarana yang telah disediakan di IKN.
"Penilaian terhadap ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar yang dibutuhkan ... meliputi penilaian ketersediaan tempat dan ruang kerja, ketersediaan rumah negara/rumah dinas di kawasan IKN, dan ketersediaan fasilitas yang bersifat moneter dan nonmoneter," bunyi Pasal 11 draf rancangan perpres, dikutip pada Kamis (28/12/2023).
Selanjutnya, penetapan lembaga negara yang dipindahkan ke IKN dilaksanakan setiap tahun berdasarkan usulan tim nasional pemindahan kepada presiden. Lembaga negara yang pindah ke IKN ditetapkan lewat keppres.
Setelah penetapan, kementerian dan lembaga (K/L) melakukan penilaian atas setiap unit organisasi yang dipindah ke IKN setiap tahun.
Kemudian, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri beserta keluarganya yang pindah ke IKN juga ditetapkan setiap tahun dengan mengacu pada penilaian unit organisasi yang dipindahkan ke IKN.
Penetapan ASN yang dipindah ke IKN dilakukan dengan mempertimbangkan jenjang pendidikan, kinerja, hasil penilaian potensi, asal daerah ASN, pejabat struktural, ataupun perintah atasan langsung. ASN yang berkinerja tinggi rencananya akan diprioritaskan untuk pindah ke IKN terlebih dahulu.
Terakhir, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dipindahkan ke fasilitas dan sarana prasarana yang telah disediakan di IKN.
Dalam pelaksanaannya, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dipindahkan ke IKN dilakukan oleh K/L setelah dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan, pemindahan barang, perjalanan pemindahan, dan layanan dukungan pemindahan. (sap)
