Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Serahkan DIPA dan TKD 2023, Jokowi Ingatkan Soal Risiko Ekonomi Global

A+
A-
1
A+
A-
1
Serahkan DIPA dan TKD 2023, Jokowi Ingatkan Soal Risiko Ekonomi Global

Presiden Jokowi.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023 di Istana Negara.

Jokowi mengatakan para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah harus ikut mengantisipasi setiap risiko ekonomi global. Menurutnya, semua pihak harus berpartisipasi mengatasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian di dalam negeri.

"Kita semua harus miliki sense of crisis, betul-betul siap terhadap berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi," katanya dalam penyerahan DIPA dan TKD 2023, Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: Jelang Rilis BPS, Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi 2022 Tumbuh 5,3%-5,4%

Jokowi mengatakan kinerja ekonomi Indonesia hingga kuartal III/2022 masih menunjukkan pemulihan yang kuat dari pandemi Covid-19. Di sisi lain, inflasi yang di kisaran 5% juga relatif terkendali ketimbang rata-rata negara lain yang sebesar 10%, bahkan ada yang mencapai 75%.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan berbagai ketidakpastian ekonomi global harus selalu diwaspadai. Dalam hal ini, pemerintah akan tetap menjadikan APBN 2023 sebagai instrumen untuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi inflasi, serta melanjutkan reformasi struktural.

Dia menjelaskan pengelolaan APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan yang meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas.

Baca Juga: APBN 2023: Belanja Aman, Penerimaan Dibayangi Turunnya Harga Komoditas

Selain itu, APBN juga difokuskan untuk pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Menurut presiden, fokus kebijakan APBN tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan oleh para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah. Kepada menteri dan kepala negara, Jokowi juga mengingatkan agar setiap program harus terintegrasi agar menciptakan manfaat yang lebih besar.

Adapun untuk kepala daerah, dia meminta agar memperhatikan laju inflasi di daerah masing-masing lantaran isu ini menjadi momok bagi semua negara.

Baca Juga: Klaim Jokowi: Tidak Lockdown Saat Awal Covid adalah Langkah Tepat

"Jangan terjebak rutinitas, serta perbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut respons terhadap tantangan ekonomi 2023 akan berbeda dengan situasi pandemi Covid-19. Menurutnya, kualitas belanja harus terus diperbaiki agar dapat mendukung tercapainya target pembangunan nasional.

Pada APBN 2023, pemerintah dan DPR sepakat menganggarkan belanja negara senilai Rp3.016,17 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.246,45 triliun dan TKD Rp814,71 triliun. (sap)

Baca Juga: Penerimaan Pajak 2023 Masih Dibayangi Beragam Risiko, Apa Saja?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN 2023, DIPA, TKD, Jokowi, belanja pemerintah, belanja daerah, inflasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 04 Januari 2023 | 13:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Tekanan Harga BBM Berkurang, BI Prediksi Inflasi 2023 Kembali ke 2%-4%

Senin, 02 Januari 2023 | 13:03 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

PPKM Dicabut, Jokowi Optimistis Kinerja Sektor Riil Makin Ngebut

Senin, 02 Januari 2023 | 12:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Angkanya Melonjak, BPS Catat Inflasi Sepanjang 2022 Tembus 5,51%

Senin, 02 Januari 2023 | 11:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Minta Investor Lebih Optimistis Hadapi 2023, Ini Alasannya

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 16:48 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Komisi Yudisial dan Ditjen Pajak Teken Perjanjian Kerja Sama