Fokus
Literasi
Senin, 19 Oktober 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:58 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (4)
Data & alat
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Jum'at, 09 Oktober 2020 | 17:53 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:57 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Komunitas
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 10:17 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 19 Oktober 2020 | 10:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan Biaya Pemeliharaan Station Wagon

A+
A-
9
A+
A-
9
Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan Biaya Pemeliharaan Station Wagon

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai pengkreditan pajak masukan dari biaya pemeliharaan kendaraan station wagon.

Perlu dipahami, wajib pajak telah menyewa kendaraan untuk keperluan operasional perusahaan dari pihak lawan transaksi, selanjutnya disebut PT X. Atas sewa kendaraan tersebut, wajib pajak mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan kendaraan.

Otoritas pajak berpendapat pajak masukan yang berasal dari pengeluaran untuk pemeliharaan kendaraan bermotor tidak dapat dikreditkan. Sebab, biaya kendaraan yang dimaksud tersebut termasuk jenis station wagon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (UU 42 Tahun 2009).

Baca Juga: Otoritas Pajak Diminta Intensifkan PPN dari Influencer, Ini Alasannya

Sebaliknya, wajib pajak berdalil kendaraan yang disewanya tidak termasuk jenis sedan dan station wagon. Menurut wajib pajak, kendaraan bermotor atas merek tertentu yang disewa wajib pajak termasuk jenis kendaraan minibus. Oleh karena itu, wajib pajak menilai pengkreditan pajak masukan dari pengeluaran untuk pemeliharaan kendaraan tetap dapat dilakukan.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Tolak Usulan Pajak Mobil Baru 0%, Ini Pernyataan Sri Mulyani

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf c UU 42 Tahun 2009, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan atas pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Dalam perkara ini, wajib pajak menyewa kendaraan bermotor atas beberapa merek tertentu dari PT X. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, kendaraan tersebut termasuk jenis minibus dan bukan merupakan sedan dan station wagon. Dengan demikian, PPN masukannya dapat dikreditkan sehingga koreksi otoritas pajak dinilai tidak dapat dipertahankan.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 69565/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 30 Maret 2016, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 18 Juli 2016.

Baca Juga: Cara Lapor SPT Masa PPN Kurang Bayar pada e-Faktur 3.0 Web Based

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi positif pajak masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp111.139.175 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Menurutnya, kendaraan yang disewa Termohon PK atas beberapa merek tertentu termasuk jenis kendaraan station wagon. Pengeluaran untuk pemeliharaan kendaraan station wagon tidak dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan.

Sebab, Pasal 1 angka 8 huruf c Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.653/AJ.202/DRJD/2001 telah menegaskan definisi dari station wagon. Station wagon adalah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang yang mempunyai bentuk sedemikian rupa, yaitu mempunyai kepala, tidak mempunyai bagasi tempat barang, dilengkapi dengan 3, 4 atau 5 pintu.

Baca Juga: Sengketa Biaya Sewa Fasilitas Ruangan dan Biaya Listrik

Tempat barang tersebut ditutup dengan sistem hatch back dan/atau pintu belakang, yang diperuntukkan bagi pengangkutan orang dengan kapasitas tempat duduk maksimum 8 (delapan) orang, tidak termasuk pengemudi.

Sementara itu, definisi minibus menurut Pemohon ialah kendaraan bus yang ukurannya lebih kecil dari bus pada umumnya sehingga jumlah penumpang yang dapat diangkutnya juga lebih sedikit.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf c UU 42 Tahun 2009, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Pemohon PK menilai amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Dukung UU Cipta Kerja, 12 PMK Soal Perpajakan Bakal Direvisi

Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon PK. Perlu dipahami, Termohon PK telah menyewa kendaraan untuk keperluan operasional perusahaan dari PT X. Atas sewa kendaraan tersebut Termohon PK mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan kendaraan.

Adapun kendaraan yang disewa bukan merupakan sedan dan station wagon, melainkan minibus. Dengan demikian, atas pengeluaran untuk pemeliharaan kendaraan tersebut dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian sudah tepat dan benar. Terdapat dua pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: Sri Mulyani Tolak Usulan Pembebasan Pajak Mobil Baru

Pertama, koreksi positif pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp111.139.175 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan para pihak dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara ini, Pemohon PK dapat mengkreditkan pajak masukan atas pengeluaran pemeliharaan kendaraan. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pendapat Pemohon PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Duh, Penerimaan PPN Hingga September 2020 Masih Minus

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN, biaya pemeliharaan, station wagon
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 13 Oktober 2020 | 10:01 WIB
SIPRUS
Selasa, 13 Oktober 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 12 Oktober 2020 | 16:23 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 12 Oktober 2020 | 12:48 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:06 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:46 WIB
GUGATAN PERPU NO 2/2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:46 WIB
KOTA KEDIRI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:17 WIB
KOTA BOGOR
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:01 WIB
SINGAPURA
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:50 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:48 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:30 WIB
SELANDIA BARU
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:24 WIB
INSENTIF PAJAK