BERITA TERKINI
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) berbincang dengan Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kanan) sebelum dimulainya mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran dalam pagu indikatif APBN 2022 senilai Rp108,1 miliar untuk program dukungan manajemen dan koordinasi pelaksanaan kebijakan oleh Kemenko Perekonomian.
"Jadi dari anggaran semula senilai Rp394,9 miliar, ditambahkan Rp108,1 miliar sehingga total anggaran yang diminta mencapai Rp503,01 miliar," katanya saat rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (14/6/2021).
Airlangga menuturkan Kemenko Perekonomian membutuhkan tambahan anggaran lantaran terdapat kebutuhan terkait dengan peningkatan layanan dukungan manajemen dan penugasan strategis yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif 2022.
Untuk program dukungan manajemen, tambahan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp26 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan di antaranya untuk peningkatan kompetensi jabatan fungsional senilai Rp3 miliar.
Lalu, digunakan untuk peningkatan layanan publikasi kebijakan sejumlah Rp15 miliar, serta layanan sarana prasarana internal seperti penggantian elevator, penggantian pengolahan data, dan kesehatan senilai Rp8 miliar.
Untuk program pelaksanaan kebijakan, tambahan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp82,1 miliar. Nanti, anggaran tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan sherpa presidensi G20 senilai Rp62,1 miliar.
Kemudian, digunakan untuk memenuhi kebutuhan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejumlah Rp15 miliar, dan pengembangan program ketahanan pangan yaitu food estate senilai Rp5 miliar.
Sementara itu, anggota Banggar DPR memutuskan untuk menyetujui tambahan anggaran tersebut. Namun, Ketua Banggar DPR mengingatkan menko perekonomian untuk memperhatikan catatan yang disampaikan anggotanya.
"Kami bersepakat terhadap kebutuhan itu, lebih-lebih akan ada event [KTT G20] di Bali yang belum dialokasikan sekitar Rp650 miliar," tutur Ketua Banggar Said Abdullah. (rig)
