Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

A+
A-
0
A+
A-
0
Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Sekjen PBB António Guterres. (foto: UN Photo/Cia Pak)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Sekjen PBB Antonio Guterres memberikan dukungan terhadap pembentukan badan pajak khusus. Lembaga yang digadang-gadang akan berada di bawah naungan PBB ini berjuluk UN Tax Convention.

Merujuk pada laporan Sekretariat Jenderal PBB bertajuk International Coordination and Cooperation to Combat Illicit Financial Flows, saat ini belum badan khusus yang dapat memfasilitasi kerja sama perpajakan antaryurisdiksi yang diakui secara global. Guna menyelesaikan masalah pengelakan pajak dan aliran dana gelap terkait dengan tindak pidana pajak, diperlukan badan khusus yang diakui oleh seluruh yurisdiksi dan keputusannya memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Diperlukan kepemimpinan politik guna menciptakan sistem hukum, norma, dan standar yang berlaku secara universal serta konsisten dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB," tulis Guterres dalam laporannya, dikutip Jumat (30/9/2022).

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Menurutnya, masalah pengelakan pajak yang menghantui negara-negara berkembang tak dapat diselesaikan dengan metode tambal sulam melalui inisiatif-inisiatif multilateral.

Saat ini, inisiatif-inisiatif perpajakan global masih diinisiasi oleh OECD melalui berbagai instrumen, contohnya melalui Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC) dan Automatic Exchange of Information (AEOI).

Sayangnya, inisiatif-inisiatif kerja sama perpajakan dari OECD tersebut masih belum sepenuhnya inklusif. "Negara berkembang masih tertinggal dalam menerima informasi lewat AEOI. Hanya ada 46 negara berkembang yang melakukan pertukaran informasi atau berkomitmen melakukan pertukaran informasi dalam waktu dekat melalui AEOI," bunyi laporan tersebut.

Baca Juga: Dibantu Kades Hingga Camat, Setoran PBB dan BPHTB Akhirnya Capai 100%

Guna menyelesaikan masalah pengelakan pajak dan tindak pidana pencucian uang serta aliran dana gelap yang terkait dengan pengelakan pajak, diperlukan suatu konvensi yang diakui secara global.

"Perlu ada penguatan norma pajak guna mengatasi tantangan digitalisasi dan globalisasi melalui penguatan kapasitas perpajakan negara berkembang. Konvensi global tentang pajak diperlukan untuk mendorong upaya ini," tulis Guterres.

Merespons dukungan tersebut, Chief Executive Tax Justice Network Alex Cobham mengatakan OECD tak mampu menciptakan rezim transparansi pajak yang efektif dalam melindungi negara berkembang dari pengelakan pajak oleh perusahaan multinasional.

Baca Juga: Wah! Bapenda Sumedang Minta Bantuan Kejaksaan Tagih Tunggakan PBB

"Sekarang adalah waktu bagi PBB untuk merombak sistem perpajakan yang ada saat ini dengan aturan pajak global baru yang disepakati secara demokratis dan memprioritaskan hak asasi manusia," ujar Cobham. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, kerja sama pajak internasional, PBB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 20 November 2022 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Bakal Evaluasi dan Revisi Standar CbCR, Ini Sebabnya

Minggu, 20 November 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Kepala Otoritas Pajak Diganti, Parlemen Minta Sistem Dimodernisasi

Sabtu, 19 November 2022 | 16:17 WIB
INDIA

India Bakal Lakukan Simplifikasi Struktur Pajak Capital Gains

Jum'at, 18 November 2022 | 14:30 WIB
PRANCIS

Lihat Data CbCR, OECD Temukan Adanya Indikasi Praktik BEPS

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 14:15 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ada Kartu Integritas Jika WP Tak Berikan Gratifikasi ke Petugas Pajak

Kamis, 01 Desember 2022 | 13:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta