Berita
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sebulan Berlaku, Begini Efek Insentif PPN DTP ke Penjualan Rumah

A+
A-
0
A+
A-
0
Sebulan Berlaku, Begini Efek Insentif PPN DTP ke Penjualan Rumah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) telah menyebabkan kenaikan penjualan rumah dalam bulan pertama pemberlakuannya.

Airlangga mengatakan pemerintah memberikan insentif PPN rumah DTP untuk mendorong konsumsi kelas menengah sekaligus memulihkan sektor usaha properti di tengah pandemi Covid-19.

Walaupun efeknya belum sekuat insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP, lanjutnya, dampak positif dari insentif PPN rumah DPT sudah mulai terasa.

Baca Juga: Dimulai Akhir Bulan Ini, Vaksinasi Mandiri Rp500.000 per Dosis

"PPN ditanggung pemerintah telah mengakibatkan kenaikan penjualan rumah di bulan Maret," katanya melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Airlangga mengatakan penjualan rumah untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah pada Maret 2021 naik 10%. Sementara itu, penjualan rumah untuk kategori masyarakat berpenghasilan menengah tumbuh hingga 20%, dan berpenghasilan tinggi naik 10%.

Menurutnya, sektor properti termasuk yang mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid-19. Dia pun optimistis masih ada peluang penjualan rumah naik lebih tinggi pada bulan-bulan berikutnya karena insentif akan berlaku hingga Agustus 2021.

Baca Juga: Yakin PDB Kuartal II/2021 Mulai Positif, Ini Alasan Menko Airlangga

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.21/PMK.010/2021 yang mengatur pemberian insentif PPN atas penyerahan unit rumah tapak dan rumah susun (rusun) DTP untuk untuk mendukung pemulihan sektor properti di tengah pandemi Covid-19.

Pertumbuhan sektor properti tercatat mengalami kontraksi 2,0% pada 2020, bahkan pada sektor konstruksi minus 3,3%. Demikian pula pada jumlah pekerja di sektor properti, yang tercatat 9,1 juta pada akhir 2019, tetapi turun jadi 8,5 juta pada 2020.

Kontraksi sektor properti juga merembet pada industri properti. Kemenperin mencatat 174 industri ikutan pada sektor properti seperti baja, semen, cat, mebel, dan alat rumah tangga, serta 350 industri kecil yang terkait seperti kasur, sapu, dan alat dapur.

Baca Juga: Kenaikan Tarif PPN Bakal Disampaikan ke DPR, Termasuk Revisi UU KUP

Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, serta 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif tersebut berlaku maksimal untuk pembelian 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. (Bsi)

Baca Juga: Diperpanjang Lagi, PPKM Mikro Berlaku Sampai 17 Mei 2021
Topik : PPN rumah DTP, airlangga hartarto, penjualan rumah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Sabtu, 10 April 2021 | 23:21 WIB
Pemberian insentif PPN DTP Rumah yang telah menyebabkan kenaikan penjualan rumah dalam bulan pertama pemberlakuannya diharapkan dapat terus berdampak positif terhadap industri properti di bulan-bulan berikutnya. Selain pemberian insentif PPN DTP, pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk memperlua ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 02 Maret 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 11 Februari 2021 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 05 Februari 2021 | 16:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 03 Februari 2021 | 17:38 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA
Senin, 10 Mei 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 11:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 11:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA