Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Seberapa Penting Simplifikasi Struktur Cukai Rokok?

A+
A-
0
A+
A-
0
Seberapa Penting Simplifikasi Struktur Cukai Rokok?

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Kun Haribowo dalam webinar. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) dinilai menjadi cara paling efektif mengoptimalkan penerimaan negara. Kebijakan ini juga diyakini cukup ampuh mengendalikan konsumsi produk dengan eksternalitas negatif di tengah masyarakat.

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Kun Haribowo mengatakan terdapat 2 faktor utama yang menyebabkan munculnya peredaran rokok ilegal di Indonesia. Keduanya, kenaikan tarif dan faktor kebijakan tarif cukai atau layer CHT.

"Pengaruh terbesar peredaran rokok ilegal itu yang pertama adalah tarif dan kedua, layer. Perhatian pada kedua aspek itu, kalau tarif naik maka pelanggaran berpotensi makin besar. Hal sama dengan layer, jika sistemnya kompleks," katanya dalam Webinar Target Penerimaan Cukai 2022 dan Komitmen Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Tembakau, Selasa (7/9/2021).

Baca Juga: Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Kun menuturkan temuan dari beberapa studi UGM sejak 2010 hingga 2020 secara konsisten menunjukkan pelanggaran rokok ilegal memanfaatkan kompleksitas sistem layer CHT. Pelanggaran yang dominan terjadi adalah salah personalisasi dan salah peruntukan, atau gabungan keduanya.

Hal ini merupakan indikasi kuat bahwa terjadinya praktik perpindahan layer ke tarif cukai yang lebih murah. Kemudian, survei rokok ilegal pada kawasan perdagangan bebas pada wilayah Sumatra juga didominasi oleh kombinasi salah personalisasi dan salah peruntukan.

"Jadi kompleksitas sistem mendorong terjadinya pelanggaran nilai dan jumlah dibandingkan potensi penyimpangan pada struktur tarif sederhana," ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, Kalsum Komaryani. Dia menuturkan penurunan produksi tembakau tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap prevalensi konsumsi rokok yang konsisten naik di Indonesia.

Baca Juga: Pembebasan Pembayaran PPh Badan Diperpanjang Sampai 31 Oktober 2021

Menurutnya, Kemenkes menilai agenda penyederhanaan struktur cukai tembakau menjadi cara paling efektif untuk menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dan menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya konsumsi tembakau.

"Penyederhanaan struktur merupakan cara paling efektif untuk mengurangi konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara dan peningkatan outcome kesehatan," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif
Topik : cukai rokok, tembakau, pita cukai, DJBC, tarif cukai rokok, nasional, CHT, struktur cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak