Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

Baharuddin Jusuf Habibie. (Foto: The Jakarta Post)

PARUH Januari 1999, 5 hari menjelang Idulfitri, ia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Itu keppres tax holiday untuk 22 sektor industri. Dalam keppres tersebut, masa tax holiday ditetapkan 3 tahun untuk investasi di Jawa dan Bali, dan 5 tahun untuk di luar Jawa dan Bali.

Tax holiday merupakan pembebasan pajak penghasilan untuk perusahaan dalam jangka tertentu. Fasilitas ini diberikan guna merangsang investasi di suatu daerah atau sektor tertentu, seperti untuk mereka yang memelopori industri pionir atau membangun pabrik di kawasan miskin infrastruktur.

Saat itu, pemerintah memang tidak punya banyak pilihan. Tahun sebelumnya, kinerja investasi terkontraksi 50%, dengan pertumbuhan ekonomi minus 13,13%. Itu pun harus dibiayai utang luar negeri yang bengkak hingga US$138 miliar, hingga rasio produk domestik brutonya tembus 58%.

Baca Juga: 'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Sampai Oktober 1999, setelah bergerak cepat merampungkan UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Bank Indonesia, UU Pemerintahan Daerah, UU Pers dan puluhan UU lain yang membuat suasana menjadi lebih demokratis—juga referendum Timor Leste—sampailah ia ke ujung masa jabatannya.

Namun, menjelang momentum pertanggungjawabannya sebagai Presiden, mukanya masih meriah. Matanya bundar berpendar, senyumnya lebar. Ia melambaikan tangan sembari menekuk-nekuk jari. Ketika MPR menolak pertanggungjawabannya, ia tahu masanya sebagai presiden sudah habis.

“Saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya sebagai Presiden. Saya harus memberi contoh demokrasi. Saya ditolak MPR. Bagaimana penilaian rakyat kalau saya terus maju? Sebagai seorang demokrat, saya tidak bersedia dicalonkan!” tegasnya. “Clear?” (Hermawan, 2000)

Baca Juga: Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Baharuddin Jusuf Habibie (1936-2019), biasa dipanggil Rudi, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya datang dari keluarga kelas menengah di Gorontalo. Keluarga ayahnya terkenal memiliki banyak sapi, kuda, dan perkebunan kopi. Ibunya juga dari keluarga kelas menengah di Yogyakarta.

Rudi menghabiskan masa remajanya di Bandung. Saat kelas 2 SMP, ayahnya meninggal. Setelah SMA, ia belajar teknik di Universitas Indonesia Bandung, dan setahun berikutnya terbang ke Aachen, Jerman, belajar penerbangan. Pada 29 tahun, ia meraih doktor berpredikat summa cumlaude.

Ia memang bukan politisi. Ia juga bukan seorang ekonom. Kita tahu keduanya kadang punya kesamaan—sama-sama bermulut licin. Namun, 17 bulan atau 512 harinya sebagai Presiden Republik Indonesia, ia berhasil membangun pondasi kuat ke arah konsolidasi demokrasi sekaligus ekonomi.

Baca Juga: 'Dana Pajak Ini untuk Meredam Dampak Ekonomi Pasar'

Pada eranya, kebebasan pers dijunjung tinggi. Keran kebebasan berpolitik dibuka lebar-lebar. Orang tidak takut lagi mengkritik kekuasaan. Tatanan dan sendi-sendi kehidupan politik dan demokrasi diperbaiki. Dwifungsi ABRI dicabut, dan independensi lembaga-lembaga negara diperkuat.

Ia juga membangun berbagai institusi ekonomi yang sampai hari ini masih dipertahankan. Hanya setahun, ia memangkas suku bunga BI dari 70% ke 13%, mengerek cadangan devisa dari US$19 miliar ke US$27 miliar, dan memangkas kurs rupiah dari Rp17 ribuan ke Rp7 ribuan. (Habibie, 2006)

Lalu, apa yang dilakukannya setelah menjadi pensiunan presiden? Ia diperiksa Kejaksaan Agung, sebagai saksi dalam kasus dana nonbujeter Bulog Rp40 miliar. Kasus yang menyebabkan tersangka mantan Sekretaris Negara Akbar Tanjung divonis 3 tahun sebelum dibebaskan Mahkamah Agung.

Baca Juga: 'Pajak dalam Bentuk Barang Hanyalah Transisi'

Ia sempat tinggal sebentar di Jerman, tetapi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ia kembali aktif sebagai penasihat presiden. Ia juga menjabat Komisaris Utama PT Regio Aviasi Industri, perusahaan perancang pesawat, sebelum diserahkan ke anaknya, Ilham Habibie.

Di sela-sela waktunya, ia berbicara di banyak tempat dan forum, dengan berbagai kalangan. Ia juga meminta pemerintah mengkaji sistem perpajakan agar pro produk dalam negeri. “Sistem perpajakan Indonesia harus support produksi dalam negeri. Itu harus diutamakan,” katanya suatu ketika.

Tepat pukul 18.05, Rabu (11/9/2019), pada usia 83 tahun, jenius yang dijuluki Mr. Crack ini meninggal, menyusul belahan hatinya yang telah lebih dahulu mangkat, Hasri Ainun Habibie (1937-2010). Pemerintah menetapkan 12-14 September 2019 sebagai Hari Berkabung Nasional. (Bsi)

Baca Juga: 'Pada Malam Hari Pemerintah Tidur'

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : habibie, kutipan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:

'Seperti Berdiri di Ember dan Mengangkat Diri dengan Gagangnya'

Selasa, 23 April 2019 | 17:51 WIB
SITI MANGGOPOH:

'Pajak Ini Menyalahi Adat'

Selasa, 26 Maret 2019 | 15:07 WIB
JEAN-BAPTISTE COLBERT:

'Seperti Mencabut Bulu Angsa'

Selasa, 12 Februari 2019 | 14:32 WIB
HAJI WASID:

'Pajak Lahan, Kepala dan Perdagangan Harus Dihapuskan'

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T