Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Samsung Mulai Waspadai Dampak Perpajakan dari Pilar 1 OECD

A+
A-
0
A+
A-
0
Samsung Mulai Waspadai Dampak Perpajakan dari Pilar 1 OECD

Ilustrasi. Logo Samsung.

SEOUL, DDTCNews - Dua korporasi besar dari Korea Selatan, Samsung Electronics dan SK Hynix mulai menyiapkan langkah antisipasi atas dampak perpajakan yang berpotensi timbul akibat tercapainya konsensus pajak global.

Samsung dan Hynix diperkirakan terdampak kebijakan global turnover Pilar 1: Unified Approach. Pada Pilar 1, korporasi multinasional dengan penjualan global mencapai €20 juta dan profitabilitas di atas 10% harus membayar pajak atas 25% residual profit kepada yurisdiksi pasar.

Total penjualan global Samsung diperkirakan mencapai KRW237 triliun dengan operating profit sebesar 15,1% pada tahun lalu. Sementara itu, SK Hynix diketahui memiliki laba senilai KRW32 triliun dan operating profit sebesar 15,7%.

Baca Juga: Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

"Perlu beberapa waktu sebelum dampak dari Pilar 1 OECD dirasakan oleh perusahaan. Namun, kami tetap waspada untuk mengantisipasi dampak yang berpotensi muncul," ujar seorang pejabat di Samsung Electronics, dikutip pada Minggu (17/10/2021).

Sementara itu, Kepala Divisi Riset Ekonomi Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) Lee Kyung Sang meminta pemerintah untuk menjelaskan dampak konsensus pajak terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

"Kami ingin pemerintah menganalisis dampak pajak digital secara menyeluruh sehingga eksportir Korea Selatan dapat memahami secara akurat beban yang akan ditanggung dan menyesuaikan strategi dalam berekspansi ke luar negeri," ujarnya seperti dilansir koreatimes.co.kr.

Baca Juga: Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Korea Selatan menjamin dampak proposal OECD terhadap perusahaan akan minim. Nanti, otoritas juga akan memperbolehkan perusahaan untuk menjadikan pembayaran pajak di luar negeri akibat Pilar 1 sebagai pengurang pajak di Korea Selatan.

Kementerian Keuangan Korea Selatan menyatakan perusahaan-perusahaan digital besar dari AS, seperti Google, Facebook, dan Netflix, justru yang akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar kepada Korea Selatan.

"Perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di luar negeri harus membayar pajak di yurisdiksi pasar. Sebaliknya, perusahaan asing yang beroperasi di sini akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sini," tutur Menteri Keuangan Hong Nam Ki. (rig)

Baca Juga: Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Topik : korea selatan, samsung, oecd, pilar 1, konsensus pajak global, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Jamin Perbaikan Iklim Usaha Terus Dilakukan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 15:00 WIB
JERMAN

100 Miliarder Dunia Minta Dipajaki Lebih Tinggi, Ada Apa?

Sabtu, 22 Januari 2022 | 14:00 WIB
THAILAND

Bebani APBN, Insentif PBB Disetop Tahun Ini

Sabtu, 22 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sanksi Administrasi Pajak Dipangkas, Wamenkeu: Agar WP Lebih Patuh

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:30 WIB
ORI021

Pemerintah Tawarkan ORI021 dengan Kupon 4,9%, Tertarik?

Senin, 24 Januari 2022 | 11:00 WIB
PERPRES 2/2022

Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah