KPP PRATAMA BOYOLALI

Samakan Persepsi, Petugas Pajak Edukasi Bendahara Bawaslu Soal Potput

Redaksi DDTCNews | Kamis, 08 Juni 2023 | 17:00 WIB
Samakan Persepsi, Petugas Pajak Edukasi Bendahara Bawaslu Soal Potput

Ilustrasi.

BOYOLALI, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali memberikan edukasi perpajakan kepada para pegawai Badan Pengawasan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali pada 15 Maret 2023.

Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Boyolali Fajar Prabowo mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan edukasi tersebut ialah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Bawaslu atau Panwaslu se-Kabupaten Boyolali perihal aspek perpajakan.

“Lalu juga mekanisme pembayaran dan mekanisme pelaporan PPN serta Pajak Penghasilan (PPh) antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2),” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Kamis (8/6/2023).

Baca Juga:
Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sementara itu, Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Boyolali Puji Mulyoningsih menuturkan KPP juga membahas aturan-aturan perpajakan terbaru. Misal, kenaikan lapisan penghasilan yang dikenai tarif PPh sebesar 5%, yaitu dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta.

Penggunaan NPWP di Surat Setoran Pajak

Hal lainnya yang dibahas antara lain kenaikan tarif PPN menjadi 11%, aturan terbaru terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan di Surat Setoran Pajak (SSP) dalam proses pemungutan pajak bagi rekanan.

Di tempat yang sama, perwakilan dari Bawaslu Boyolali Susi menyampaikan terima kasih kepada tim KPP Pratama Boyolali. Dia berharap seluruh bendahara Bawaslu dapat memiliki kesamaan persepsi terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak.

Baca Juga:
Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sebagai informasi, acara edukasi pajak tersebut diikuti sebanyak 83 peserta. Pada saat bersamaan, KPP Pratama Boyolali juga mengingatkan peserta untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP dan melaporkan SPT Tahunan melalui www.pajak.go.id.

Saat ini, NIK sudah bisa digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas hingga 31 Desember 2023. Mulai 1 Januari 2024, NIK bakal sepenuhnya digunakan untuk layanan administrasi perpajakan oleh DJP dan pihak lain. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB