BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BOYOLALI, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali memberikan edukasi perpajakan kepada para pegawai Badan Pengawasan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali pada 15 Maret 2023.
Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Boyolali Fajar Prabowo mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan edukasi tersebut ialah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Bawaslu atau Panwaslu se-Kabupaten Boyolali perihal aspek perpajakan.
“Lalu juga mekanisme pembayaran dan mekanisme pelaporan PPN serta Pajak Penghasilan (PPh) antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2),” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Kamis (8/6/2023).
Sementara itu, Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Boyolali Puji Mulyoningsih menuturkan KPP juga membahas aturan-aturan perpajakan terbaru. Misal, kenaikan lapisan penghasilan yang dikenai tarif PPh sebesar 5%, yaitu dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta.
Hal lainnya yang dibahas antara lain kenaikan tarif PPN menjadi 11%, aturan terbaru terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan di Surat Setoran Pajak (SSP) dalam proses pemungutan pajak bagi rekanan.
Di tempat yang sama, perwakilan dari Bawaslu Boyolali Susi menyampaikan terima kasih kepada tim KPP Pratama Boyolali. Dia berharap seluruh bendahara Bawaslu dapat memiliki kesamaan persepsi terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak.
Sebagai informasi, acara edukasi pajak tersebut diikuti sebanyak 83 peserta. Pada saat bersamaan, KPP Pratama Boyolali juga mengingatkan peserta untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP dan melaporkan SPT Tahunan melalui www.pajak.go.id.
Saat ini, NIK sudah bisa digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas hingga 31 Desember 2023. Mulai 1 Januari 2024, NIK bakal sepenuhnya digunakan untuk layanan administrasi perpajakan oleh DJP dan pihak lain. (rig)
