Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Ruko Baru Dibangun Didatangi Petugas, Pemilik Belum Paham Soal PPN KMS

A+
A-
4
A+
A-
4
Ruko Baru Dibangun Didatangi Petugas, Pemilik Belum Paham Soal PPN KMS

Ilustrasi.

SINJAI, DDTCNews - Petugas dari KP2KP Sinjai, Sulawesi Selatan mendatangi sebuah rumah toko (ruko) yang sedang dibangun di Jalan Sudirman, Biringere, awal September lalu.

Kedatangan petugas ini untuk menyisir potensi pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS). Setelah ditelisik, ruko 2 lantai dengan luas lebih dari 200 meter persegi tersebut memang masuk kriteria pengenaan PPN KMS. Sang pemilik ruko mengaku tidak tahu menahu tentang kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan PPN KMS itu.

"Bangunan ini akan saya jadikan ruko untuk kegiatan usaha saya ke depannya Pak. Luas ruko ini juga lebih dari 200 meter per segi. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga sudah saya miliki pak," tutur Andi, sang pemilik ruko, kepada petugas dilansir pajak.go.id, Senin (26/9/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Andi justru berterima kasih atas kunjungan petugas pajak ini. Dia jujur baru memahami ada kewajiban pajak lain, yakni PPN KMS, selain setoran berupa retribusi daerah kepada pemerintah daerah.

Petugas KP2KP Sinjai Hendrawan menjelaskan pengenaan PPN KMS diatur dalam PMK 61/2022. Perlu dipahami, tarif PPN efektif per 1 April 2022 adalah 11%. Karenanya, perhitungan PPN KMS didapat dari 20% X PPN 11% X dasar pengenaan PPN KMS.

"Jadi untuk tarif efektifnya 2,2%. Sementara dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan kecuali harga tanah," kata Hendrawan.

Baca Juga: Resepsi Nikahan Kembali Ramai, Petugas Pajak Datangi Wedding Organizer

Wajib pajak juga perlu tahu, saat terutang PPN KMS adalah saat pendirian bangunan dimulai hingga selesai bangunan, dapat dilakukan secara bertahap dan tidak melebihi dalam jangka waktu dua tahun.

Sebagai informasi, PMK 61/2022 menjelaskan bahwa kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Bangunan yang dimaksud bisa berupa konstruksi utama yang terdiri dari kayu, betok, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja; diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; serta luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi.

Baca Juga: Hingga Oktober 2022, Restitusi Pajak Sudah Capai Rp190,14 Triliun

Beleid yang sama juga mengatur bahwa kegiatan membangun sendiri yang dikenai PPN KMS ini bisa dilakukan secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu atau dilakukan bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tengga waktu antara tahapan membangun tidak lebih dari 2 tahun. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, PPN, PPN KMS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 November 2022 | 13:09 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Konversi Sepeda Motor Listrik, Insentif Fiskal dan Nonfiskal Disiapkan

Selasa, 22 November 2022 | 10:00 WIB
KPP PRATAMA LUWUK

Blokir Rekening, KPP Ini Langsung Terima Pelunasan Tunggakan Miliaran

Senin, 21 November 2022 | 21:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Dilebur atau Tidaknya Jabatan AR dan Pemeriksa Pajak Tergantung Ini

Senin, 21 November 2022 | 17:53 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Kata DJP Soal Prepopulated Isian Kompensasi Kelebihan PPN

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya