Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Reorganisasi DJP, KPP Khusus Sekarang Jadi Jenis KPP Tersendiri

A+
A-
12
A+
A-
12
Reorganisasi DJP, KPP Khusus Sekarang Jadi Jenis KPP Tersendiri

Ilustrasi. Kantor Pusat DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan mengenai jenis, fungsi, dan tugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus dan KPP Madya diperinci dan diperjelas.

Hal tersebut tertuang dalam PMK 184/2020. Beleid ini memperjelas dan memerinci jenis KPP, terutama KPP Khusus dan KPP Madya. Beleid yang berlaku 23 November ini menyegmentasikan KPP menjadi 4, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama.

“Penataan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak ... telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/1379/M.KT.01/2020 tanggal 2 Oktober 2020,” demikian bunyi salah satu pertimbangan dalam PMK itu.

Baca Juga: Kode Verifikasi e-Filing Tak Kunjung Masuk Email? Coba Pakai SMS OTP

Adapun KPP Wajib Pajak Besar terdiri atas KPP Wajib Pajak Besar Satu hingga KPP Wajib Pajak Besar Empat. Sementara itu, KPP Khusus terdiri atas KPP Penanaman Modal Asing Satu hingga Enam, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa.

Perincian jenis KPP tersebut jauh lebih jelas dan rinci ketimbang beleid terdahulu. Sebelumnya, Pasal 53 PMK 210/2017 hanya menyatakan jika KPP terdiri atas 3 jenis, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama tanpa memberikan perincian lebih lanjut.

Selain itu, apabila disandingkan, beleid terdahulu tidak menyebutkan KPP Khusus. Namun, dalam Lampiran II PMK 210/2017 dapat diketahui jika KPP Khusus termasuk salah satu jenis dari KPP Madya yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Khusus.

Baca Juga: Kode Verifikasi e-Filing DJP Online Tak Diterima? Mention Kring Pajak

Dengan demikian, beleid terdahulu masih menyatukan KPP Khusus sebagai bagian dari jenis KPP Madya. Sementara itu, PMK 184/2020 mengkategorikan KPP Khusus dan KPP Madya sebagai 2 jenis KPP yang berbeda. Simak pula artikel 'PMK Baru, Organisasi Instansi Vertikal DJP Ditata Ulang'.

Adanya perubahan tersebut memengaruhi ketentuan terkait dengan fungsi, tugas, subbagian dan seksi, serta ketentuan lain yang ada pada KPP Khusus dan KPP Madya. Misalnya, Pasal 54, 55, dan 56 sebelumnya mengatur ketentuan untuk KPP Madya kini direvisi menjadi KPP Khusus.

Dalam Pasal 55 dijelaskan KPP Khusus menyelenggarakan fungsi yang sama dengan KPP Wajib Pajak Besar. Pertama, analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak. Kedua, edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak.

Baca Juga: Lapor SPT, Kode Verifikasi Tak Masuk ke Email? Coba Langkah Ini

Ketiga, pendaftaran wajib pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keempat, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Kelima, penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat.

Keenam, pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak. Ketujuh, penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan. Kedelapan, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

Kesembilan, penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal. Kesepuluh, pemutakhiran basis data perpajakan. Kesebelas, pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.

Baca Juga: Terdampak Gempa, Pelayanan KPP Pratama Mamuju Ditiadakan Sementara

Kedua belas, pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal. Ketiga belas, penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak. Keempat belas, pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan. Kelima belas, pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan. Keenam belas, pelaksanaan administrasi kantor.

Selain 16 fungsi itu, KPP Minyak dan Gas Bumi – cakupan KPP Khusus – menyelenggarakan fungsi pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pengelolaan basis data dan sistem informasi, serta penatausahaan dan pengawasan pajak bumi dan bangunan (PBB) minyak dan gas bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta PBB sektor lainnya.

KPP Badan dan Orang Asing – cakupan KPP Khusus – juga menyelenggarakan fungsi pemberian NPWP secara jabatan dan pengukuhan PKP secara jabatan. Simak pula artikel ‘Penunjukan Pemungut PPN Produk Digital Diserahkan ke KPP Badora DJP’.

Baca Juga: Pengumuman! Pelayanan Pajak KPP Pratama Barabai Ditiadakan Sementara

KPP Khusus dan KPP Wajib Pajak Besar terdiri atas Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; Seksi Penjaminan Kualitas Data; Seksi Pelayanan; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Seksi Pengawasan I hingga V; serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu, PMK 184/2020 juga menambahkan paragraf 1A yang terdiri atas 4 pasal yang membahas mengenai ketentuan untuk KPP Madya. Fungsi KPP Madya sama dengan 16 fungsi KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus. Strukturnya juga sama mulai dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal hingga Kelompok Jabatan Fungsional. (kaw)

Baca Juga: Lengkap, Pernyataan Resmi DJP Soal Insentif Pajak dalam PMK 239/2020
Topik : PMK 184/2020, Ditjen Pajak, DJP, reorganisasi, KPP, KPP Khusus
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Januari 2021 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 11 Januari 2021 | 18:16 WIB
KINERJA KANWIL DJP
Senin, 11 Januari 2021 | 17:38 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 11 Januari 2021 | 14:45 WIB
LAPOR SPT TAHUNAN
berita pilihan
Sabtu, 16 Januari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:01 WIB
PENCUCIAN UANG
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI