AMERIKA SERIKAT

Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 September 2021 | 16:30 WIB
Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Ilustrasi. Seorang pendemo membawa bendera AS melewati petugas polisi yang berjaga saat aksi mendukung terdakwa yang dituntut dalam serangan 6 Januari di Capitol Hill, di Washington, Amerika Serikat, Sabtu (18/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Leah Millis/FOC/djo

CONNECTICUT, DDTCNews – Pembahasan rencana penerapan pajak baru atas bahan bakar minyak (BBM) di Connecticut, Amerika Serikat hampir rampung. Rancangan ini diusung oleh Partai Demokrat demi mengompensasi laju perubahan iklim yang semakin cepat.

Namun, rencana pemajakan BBM ini ditolak keras oleh pihak oposisi, Partai Republik. Ketua Partai Republik Kevin Kelly menilai pajak baru atas BBM hanya akan membebani masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.

"Kebanyakan dari mereka masih mengendarai mobil yang sudah sangat tua. Mereka tidak akan mampu untuk membeli mobil listrik yang diklaim ramah lingkungan," ungkap Kevin dikutip dari Hartford Courant, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Isu pajak atas BBM ini dibahas dalam rapat umum yang diadakan di Berlin oleh para Partai Republik. Selama beberapa pekan terakhir, pihak oposisi tersebut pun berusaha menarik simpati dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat umum.

Upaya ini dilakukan untuk mengajak masyarakat menolak rancangan undang-undang dalam pemungutan suara di parlemen.

Salah satu warga yang mendukung Partai Republik, Richard Hudson, berpendapat bahwa warga Amerika harus menyuarakan penolakan mereka. Richard menekankan ada banyak masalah yang harus diperhatikan selain lingkungan. Misalnya kemiskinan dan persoalan korupsi.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Selain itu, kritikus dan pengamat juga tidak setuju dengan rancangan pajak atas BBM. Mereka berpendapat bahwa rancangan ini akan merugikan banyak pihak, khususnya konsumen. Hal tersebut dikarenakan beban akan ditekan di hilir rantai penjualan.

Meski begitu, pihak Demokrat berdalih bahwa skema yang digunakan bukan skema pajak. Demokrat lebih memilih menggunakan diksi 'penggalangan dana' untuk memerangi perubahan iklim akibat tingginya polusi kendaraan bermotor.

Penggalangan dana ini dinamakan Inisiatif Iklim Transportasi (TCI). Nantinya, uang yang berhasil dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai transportasi umum yang lebih bersih.

Rancangan pajak atas BBM sebenarnya menjadi tindak lanjut dari kesepakatan Partai Demokrat untuk mengurangi emisi gas karbon Connecticut setidaknya 26% dalam kurun waktu 10 tahun. (tradiva sandriana/sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024