Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Regulasi Dinanti, Ada Sentimen Positif bagi Emiten Rokok

4
4

Ilustrasi. (foto: Fiveprime)

JAKARTA, DDTCNews – Pengamanan penerimaan pajak menjelang dan berbagai rencana regulasi yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi XVI masih menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (21/11/2018).

Dari sisi penerimaan pajak, otoritas masih optimistis mampu mencapai outlook tahun ini senilai Rp1.350,9 triliun atau sekitar 95% dari target APBN 2018 senilai Rp1.424 triliun. Hingga akhir Oktober 2018, realisasi tercatat senilai Rp1.016,52 triliun, atau sekitar 71,39% dari target.

Sementara, terkait dengan paket kebijakan ekonomi XVI, beberapa media nasional menyoroti kewajiban penyimpanan dana hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) serta relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

Baca Juga: Bali Bakal Terapkan Sistem Pemantauan Online Pajak Hotel & Restoran

Menko Perekonomian Darmin Nasution akhir pekan lalu membahas ketentuan terkait DHE SDA ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pembahasan tersebut, JK ingin agar prosedur yang dibuat benar-benar kuat menarik masuk DHE SDA.

“Tentu kita mengkaji kelemahannya di mana, apa yang harus dilakukan, dan itu diskusi yang memang rinci dan detail,” ungkap Darmin.

Selain itu, beberapa media nasional juga membahas topik potensi terdongkraknya kinerja keuangan emiten rokok pada tahun depan karena kebijakan perpajakan dan relaksasi DNI yang sudah dinyatakan oleh pemerintah.

Baca Juga: Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Gandeng KPK

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Andalkan Belanja Pemerintah dan Konsumsi Masyarakat

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan agar shortfall – selisih kurang realisasi dan target – tidak melebar dari outlook Rp73,1 triliun, pemerintah akan memaksimalkan upaya menjelang akhir tahun.

“Ada penerimaan dari belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat di akhir tahun. Untuk dua bulan terakhir, angkanya biasanya berkisar antara 20% sampai dengan 24% dari target total,” tutur Hestu.

Baca Juga: Mediasi sebagai Terobosan Penyelesaian Sengketa Pajak
  • Insentif Pajak Tidak Berubah, Pemerintah Terapkan Sanksi

Rencana regulasi terkait DHE SDA tengah dimatangkan pemerintah. Skema insentif pajak penghasilan (PPh) untuk DHE SDA masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No.123/2015. Namun, pemerintah memberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti ketentuan.

“Ada sanksi administratifnya. Ada kewajiban, tapi tidak akan ada penahanan kebutuhan mereka soal itu. Sifatnya hanya wajib masuk ke rekening khusus, bisa dikonversi atau tetap dalam dolar, misalnya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ellen Setiadi.

  • Sanksi Berisiko Memunculkan Kekhawatiran

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan adanya sanksi berisiko memunculkan kekhawatiran bagi dunia usaha. Terkait dengan konversi atau tidaknya DHE dalam rupiah, sambungnya, tergantung kebutuhan.

Baca Juga: Negara Ini Tolak Skema Pajak Minimum Usulan OECD
  • Apindo: Efek Relaksasi DNI Minim ke Investasi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat relaksasi DNI tidak akan berpengaruh besar pada kenaikan investasi. Menurutnya, sektor yang dibuka bagi asing masih tidak akan menarik. “Pengaruhnya tidak besar,” katanya.

  • Dua Kebijakan Ini Bakal Poles Kinerja Emiten Rokok

Kepastian tidak akan dinaikkannya tarif cukai rokok untuk tahun anggaran 2019 serta akan dikeluarkannya sektor industri rokok – termasuk rokok kretek, rokok putih, dan rokok lainnya – dalam DNI akan memberi sentimen positif pada emiten rokok.

Kendati demikian, analis memperkirakan pelaku pasar masih akan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait rencana dua kebijakan itu. Apalagi, cukai rokok selama ini dinilai membebani perusahaan sekitar 50%-60% dari keseluruhan beban pokok. (kaw)

Baca Juga: Pajak Karbon di Provinsi Penghasil Minyak Mentah Ini Dicabut, Ada Apa?

Sementara, terkait dengan paket kebijakan ekonomi XVI, beberapa media nasional menyoroti kewajiban penyimpanan dana hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) serta relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

Baca Juga: Bali Bakal Terapkan Sistem Pemantauan Online Pajak Hotel & Restoran

Menko Perekonomian Darmin Nasution akhir pekan lalu membahas ketentuan terkait DHE SDA ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pembahasan tersebut, JK ingin agar prosedur yang dibuat benar-benar kuat menarik masuk DHE SDA.

“Tentu kita mengkaji kelemahannya di mana, apa yang harus dilakukan, dan itu diskusi yang memang rinci dan detail,” ungkap Darmin.

Selain itu, beberapa media nasional juga membahas topik potensi terdongkraknya kinerja keuangan emiten rokok pada tahun depan karena kebijakan perpajakan dan relaksasi DNI yang sudah dinyatakan oleh pemerintah.

Baca Juga: Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Gandeng KPK

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Andalkan Belanja Pemerintah dan Konsumsi Masyarakat

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan agar shortfall – selisih kurang realisasi dan target – tidak melebar dari outlook Rp73,1 triliun, pemerintah akan memaksimalkan upaya menjelang akhir tahun.

“Ada penerimaan dari belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat di akhir tahun. Untuk dua bulan terakhir, angkanya biasanya berkisar antara 20% sampai dengan 24% dari target total,” tutur Hestu.

Baca Juga: Mediasi sebagai Terobosan Penyelesaian Sengketa Pajak
  • Insentif Pajak Tidak Berubah, Pemerintah Terapkan Sanksi

Rencana regulasi terkait DHE SDA tengah dimatangkan pemerintah. Skema insentif pajak penghasilan (PPh) untuk DHE SDA masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No.123/2015. Namun, pemerintah memberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti ketentuan.

“Ada sanksi administratifnya. Ada kewajiban, tapi tidak akan ada penahanan kebutuhan mereka soal itu. Sifatnya hanya wajib masuk ke rekening khusus, bisa dikonversi atau tetap dalam dolar, misalnya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ellen Setiadi.

  • Sanksi Berisiko Memunculkan Kekhawatiran

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan adanya sanksi berisiko memunculkan kekhawatiran bagi dunia usaha. Terkait dengan konversi atau tidaknya DHE dalam rupiah, sambungnya, tergantung kebutuhan.

Baca Juga: Negara Ini Tolak Skema Pajak Minimum Usulan OECD
  • Apindo: Efek Relaksasi DNI Minim ke Investasi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat relaksasi DNI tidak akan berpengaruh besar pada kenaikan investasi. Menurutnya, sektor yang dibuka bagi asing masih tidak akan menarik. “Pengaruhnya tidak besar,” katanya.

  • Dua Kebijakan Ini Bakal Poles Kinerja Emiten Rokok

Kepastian tidak akan dinaikkannya tarif cukai rokok untuk tahun anggaran 2019 serta akan dikeluarkannya sektor industri rokok – termasuk rokok kretek, rokok putih, dan rokok lainnya – dalam DNI akan memberi sentimen positif pada emiten rokok.

Kendati demikian, analis memperkirakan pelaku pasar masih akan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait rencana dua kebijakan itu. Apalagi, cukai rokok selama ini dinilai membebani perusahaan sekitar 50%-60% dari keseluruhan beban pokok. (kaw)

Baca Juga: Pajak Karbon di Provinsi Penghasil Minyak Mentah Ini Dicabut, Ada Apa?
Topik : paket kebijakan ekonomi, Darmin Nasution, tax holiday, DNI, devisa hasil ekspor, rokok, pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI