Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Redam Lonjakan Harga Energi, Negara Ini Pangkas Pajak Listrik

A+
A-
0
A+
A-
0
Redam Lonjakan Harga Energi, Negara Ini Pangkas Pajak Listrik

Ilustrasi.

KOPENHAGEN, DDTCNews - Pemerintah Denmark akan memberikan insentif berupa pemotongan tarif pajak listrik selama 3 bulan.

Melalui pernyataan resminya, Kementerian Keuangan menyebut pemotongan tarif pajak listrik berlaku selama 3 bulan, sepanjang Oktober hingga Desember 2022. Kebijakan itu dilakukan sebagai strategi meredam dampak buruk kenaikan harga energi pada masyarakat.

"[Pemotongan pajak listrik diberikan sebagai] kompensasi kepada warga atas kenaikan harga energi," tulis Kemenkeu Denmark, dikutip pada Selasa (28/6/2022).

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Kemenkeu menyebut tarif pajak listrik pada Oktober-Desember 2022 akan dipotong sebesar 4 krone atau sekitar Rp8.437 per kilowatt hour (kwh) sehingga tarif listrik menjadi 72,3 krone atau Rp152.514 per kwh.

Kemudian, kebijakan serupa juga akan dilanjutkan pada tahun depan, bahkan dengan potongan yang lebih besar. Pemotongan tarif pajak yang diberikan sebesar 4,3 krone atau Rp9.070 per kwh sehingga tarifnya menjadi 68,8 krone atau Rp145.131 per kwh.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah berdampak pada kenaikan harga energi bagi masyarakat Denmark. Pemerintah kemudian merespons situasi tersebut dengan membuat kebijakan kompensasi jangka pendek masyarakat yang paling tertekan akibat inflasi.

Baca Juga: Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Pemberian kompensasi berupa potongan pajak akan menghilangkan potensi pendapatan negara senilai 475 juta krone atau sekitar Rp1 triliun.

Pemotongan pajak listrik sementara menjadi bagian dari kesepakatan penanganan dampak kenaikan harga energi bersama Parlemen. Dalam hal ini, pemerintah akan mendistribusikan bantuan senilai total 3,1 miliar krone kepada masyarakat.

Dilansir thestar.com.my, kesepakatan tersebut juga mencakup pengalokasian dana senilai 53 miliar krone untuk mempercepat transisi hijau dan menghapuskan bahan bakar fosil antara 2024 dan 2040.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Dana hijau tersebut harus diprioritaskan untuk mendukung transisi hijau, termasuk pencapaian tujuan iklim Denmark melalui pengembangan ladang turbin untuk pembangkit listrik tenaga bayu di lepas pantai, penghijauan, pirolisis, dan penangkapan karbon. (sap)

Topik : pajak internasional, pajak energi, energi baru terbarukan, pajak listrik, tarif listrik, Denmark

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Rancang Kebijakan Pajak Karbon, Filipina Belajar dari Indonesia

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:36 WIB
THAILAND

Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:00 WIB
SPANYOL

Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya