NIGERIA

Ramai Penolakan, Presiden Ini Tunda Pengenaan Cukai Telekomunikasi

Dian Kurniati | Minggu, 16 Juli 2023 | 09:30 WIB
Ramai Penolakan, Presiden Ini Tunda Pengenaan Cukai Telekomunikasi

Ilustrasi.

ABUJA, DDTCNews - Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu memutuskan untuk menangguhkan pengenaan cukai sebesar 5% atas layanan telekomunikasi di negara tersebut.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Strategi Dele Alake mengatakan penangguhan cukai telekomunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memprioritaskan kesejahteraan rakyat.

"Presiden bermaksud menggunakan kebijakan fiskal tanpa membebani bisnis," katanya dikutip dari ecofinagency, Minggu (16/7/2023).

Baca Juga:
WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Alake menuturkan UU Keuangan yang disahkan pada 2020 mengamanatkan pengenaan cukai sebesar 5% atas layanan telekomunikasi. Namun, belum terlaksana hingga saat ini. Kebijakan ini diprediksi mampu mendatangkan penerimaan hingga 150 miliar naira atau sekitar Rp2,86 triliun.

Wacana pengenaan cukai telekomunikasi mengemuka demi meningkatkan pendapatan negara yang kal itu merosot karena penurunan harga minyak dan gas. Namun, Presiden Tinubu saat dilantik telah berkomitmen untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat.

Cukai Telekomunikasi Dibatalkan, Bukan Ditunda

Sementara itu, Ketua Asosiasi Operator Telekomunikasi Berlisensi Nigeria (ALTON) Gbenga Adebayo mengapresiasi penunaan pengenaan cukai telekomunikasi. Namun, ia tetap berharap UU Keuangan dicabut dan rencana cukai telekomunikasi dibatalkan sepenuhnya.

Baca Juga:
WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Dia menjelaskan pengenaan cukai telekomunikasi kemungkinan akan menjadi beban bagi penyedia layanan. Sebab, layanan telekomunikasi saat ini sudah dikenakan PPN sebesar 7,5% yang dibebankan kepada konsumen.

"Apabila telekomunikasi dikenakan cukai 5% maka pungutannya akan menjadi 12,5%. Hal ini bakal berimplikasi serius pada biaya layanan yang pada akhirnya membebani konsumen," ujarnya seperti dilansir guardian.ng.

Adebayo menilai pengenaan PPN dan cukai akan membuat layanan telekomunikasi di Nigeria lebih mahal. Kondisi ini pun dikhawatirkan dapat menyebabkan masyarakat makin sulit mengakses layanan telekomunikasi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD