NORWEGIA

Profit Margin Petani Ikan Membesar, Otoritas Ini Usulkan Pajak Salmon

Vallencia | Kamis, 06 April 2023 | 10:30 WIB
Profit Margin Petani Ikan Membesar, Otoritas Ini Usulkan Pajak Salmon

Ilustrasi peternakan salmon. Foto: (David Wall/Alamy/New York Times)

OSLO, DDTCNews – Usulan pajak salmon (salmon tax) menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Sebab, usulan tersebut bakal diberlakukan di Norwegia yang memasok lebih dari 50% salmon secara global.

Kementerian Keuangan Norwegia mengatakan pungutan tersebut dirancang untuk kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai. Pajak salmon akan dialokasikan untuk biaya sekolah, perawatan lansia, dan layanan lainnya.

“[Pajak salmon] dirancang agar masyarakat pesisir menerima nilai lebih dari budidaya ikan. Kota penghasil salmon akan menerima lebih banyak bantuan untuk sekolah, perawatan lansia dan layanan kesejahteraan lainnya,” katanya, Kamis (6/4/2023).

Baca Juga:
Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Pada 2022, margin keuntungan operasional untuk petani salmon Norwegia ditaksir mencapai 45%. Menilai kondisi tersebut, pemerintah mengajukan proposal menaikkan pajak untuk industri terkait. Kenaikan pajak yang diusulkan menjadi 40% dari normalnya 22%.

Usulan tersebut dikenal sebagai pajak salmon. Beberapa jam setelah pengumuman, harga saham perusahaan salmon anjlok. Namun, pemerintah mengusulkan untuk tetap mempertahankan kebijakan tersebut dengan menurunkan tarif pajak salmon sementara menjadi 35%.

Publik menilai kebijakan tersebut sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan negara pada dana pensiun negara. Selain itu, kebijakan ini dapat mengimbangi peningkatan pengeluaran pemerintah untuk subsidi listrik akibat krisis energi.

Baca Juga:
Ada Pajak Rokok 10%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di NTB

Para ahli juga memandang pajak salmon dapat mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan berpotensi membatasi kerusakan lingkungan laut.

Meskipun pajak ini tidak menjamin peraturan lingkungan yang lebih baik, para ahli menganggap kebijakan itu akan mengarah pada distribusi pendapatan yang lebih baik dari eksploitasi sumber daya bersama.

“Pajak salmon Norwegia menempatkan orang di atas keuntungan,” ujar Profesor SOAS University of London Guy Standing dikutip dari theguardian.com.

Baca Juga:
Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Di sisi lain, pajak salmon mendapatkan pertentangan dari perwakilan industri. Norwegian Seafood Federation Kristin Langeland berpendapat pungutan pajak baru akan merusak daya saing harga dan pertumbuhan ekonomi.

“Sudah ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan akan ada lebih sedikit uang untuk investasi. Pajak akan merusak perekonomian Norwegia,” tuturnya.

Langeland mengeklaim sekitar NOK40 miliar investasi di bidang perikanan salmon telah ditunda atau dibatalkan sejak musim gugur lalu setelah pemerintah pertama kali mengusulkan pajak salmon. Tak hanya itu, harga saham perusahaan salmon juga makin terpukul. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi