Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?

A+
A-
10
A+
A-
10
Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Anthony. Saya adalah staf pajak pada salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Saya ingin bertanya tentang Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 tentang tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) (PMK 22/2020).

Dalam PMK tersebut, selain tentang tata cara permohonan APA, juga diatur mengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pertanyaan saya, apakah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diatur dalam PMK 22/2020 hanya berlaku bagi wajib pajak yang akan mengajukan permohonan APA atau berlaku secara umum?

Anthony, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Anthony atas pertanyaannya. Memang benar, aturan APA terkini merujuk pada PMK 22/2020. Selain mengatur tentang tata cara permohonan APA, PMK 22/2020 juga mengatur penentuan harga transfer (transfer pricing).

Adapun hal-hal di luar tata cara permohonan APA yang diatur dalam PMK 22/2020 adalah sebagai berikut:

  1. Definisi hubungan istimewa (Pasal 4);
  2. Faktor kesebandingan (Pasal 8);
  3. Tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Pasal 9 s.d. 11);
  4. Analisis kesebandingan (Pasal 12);
  5. Metode penentuan harga transfer (Pasal 13); dan
  6. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 14).

Selanjutnya, pada bagian pembuka diketahui bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya PMK 22/2020, yaitu:

“bahwa mengingat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum sepenuhnya sesuai dengan standar minimum dalam Rencana Aksi Nomor 14 Proyek OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta untuk menyempurnakan ketentuan dimaksud agar lebih efektif dan memberikan kepastian hukum terutama terkait penentuan harga transfer, prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permohonan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ....”

Di samping itu, PMK 22/2020 juga diterbitkan sesuai dengan amanat dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 74/2011) yang berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pertukaran informasi, MAP, dan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Kemudian, terdapat pula klausul yang memberikan wewenang bagi otoritas pajak untuk menentukan harga transfer dalam Pasal 23 ayat (2) PMK 22/2020 yang berbunyi sebegai berikut:

“Dalam hal:

  1. Wajib Pajak tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
  2. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14; atau
  3. Harga Transfer yang ditentukan Wajib Pajak tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4),

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan Harga Transfer sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.”

Dengan adanya klausul mengenai wewenang otoritas pajak untuk menentukan harga transfer jika wajib pajak tidak memenuhi salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) di atas, dapat diinterpretasikan bahwa penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diatur dalam PMK 22/2020 pada dasarnya berlaku secara umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekalipun PMK 22/2020 berjudul tentang tata cara pelaksanaan APA maka seluruh ketentuan yang ada di dalamnya mengikat bagi seluruh wajib pajak, terlepas apakah wajib pajak dimaksud mengajukan permohonan APA atau tidak.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, APA, Advance Pricing Agreement, PMK 22/2020, transfer pricing

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak