Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Presiden Jokowi Rilis PP Baru Insentif di KEK, Ini Ketentuan Umumnya

A+
A-
2
A+
A-
2
Presiden Jokowi Rilis PP Baru Insentif di KEK, Ini Ketentuan Umumnya

Presiden Jokowi. 

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Beleid yang berisi sejumlah fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai untuk para investor yang menanamkan modalnya di KEK ini mencabut PP No.96/2015. Dengan beleid ini diharapkan ada peningkatan investasi dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK.

“Peraturan Pemerintah No. 96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti,” demikian bunyi salah satu pertimbangan dalam beleid yang diundangkan dan berlaku mulai 24 Februari 2020 ini.

Baca Juga: Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Dalam PP ini disebutkan badan usaha dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan pada bidang usaha di KEK, diberikan fasilitas dan kemudahan berupa pertama, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Kedua, lalu lintas perdagangan.

Ketiga, ketenagakerjaan. Keempat, keimigrasian. Kelima, pertanahan dan tata ruang. Keenam, perizinan berusaha. Ketujuh, fasilitas dan kemudahan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bidang usaha di KEK yang bisa mendapat fasilitas itu meliputi pembangunan dan pengelolaan KEK, penyediaan infrastruktur KEK, industri pengolahan hulu sampai hilir komoditi tertentu, dan industri manufaktur produk tertentu.

Baca Juga: Webinar Gratis! Bahas Penyesuaian Insentif Pajak UKM Lewat RUU KUP

Selain itu, ada pengembangan energi, pusat logistik, pariwisata, kesehatan, pendidikan, riset dan pengembangan teknologi, jasa keuangan, industri kreatif, dan bidang usaha lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Nasional. Terkait bidang usaha lainnya ini, Dewan Nasional dapat meminta pertimbangan dari menteri atau kepala lembaga terkait.

Fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang dimaksud dalam PP tersebut terdiri atas pertama, pajak penghasilan (PPh). Kedua, pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM). Ketiga, bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Keempat, cukai.

“Bea masuk … termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan,” demikian bunyi penggalan pasal 5 ayat (2) PP tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan tersebut, badan usaha harus memenuhi empat syarat. Pertama, merupakan wajib pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha di KEK.

Kedua, memiliki penetapan sebagai badan usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya atau dari administrator berdasarkan pelimpahan kewenangan. Ketiga, mempunyai batas yang jelas sesuai tahapannya. Keempat, memiliki perizinan berusaha.

Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan tersebut, pelaku usaha harus memenuhi dua syarat. Pertama, merupakan wajib pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabdang, yang melakukan usaha di KEK. Kedua, memiliki perizinan berusaha.

Baca Juga: 4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

“Administrator dapat menerbitkan tanda pengenal khusus bagi badan usaha dan pelaku usaha di KEK. Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan, dan cukai diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,” demikian amanat PP tersebut.

Untuk dapat menikmati fasilitas dan kemudahan penangguhan bea masuk, badan usaha dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK harus memiliki sistem informasi yang tersambung dengan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. (kaw)

Baca Juga: Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin
Topik : insentif, insentif fiskal, KEK, kawasan ekonomi khusus, PP 12/2020

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional