Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

PPS Berakhir, Apa Selanjutnya? Begini Kata Dirjen Pajak

A+
A-
24
A+
A-
24
PPS Berakhir, Apa Selanjutnya? Begini Kata Dirjen Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) resmi berakhir. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (1/7/2022).

Program yang menjadi amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini telah berlangsung hingga kemarin, Kamis (30/6/2022). Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan program yang bertujuan untuk memperluas basis pemajakan ini tidak akan berulang.

“Terima kasih kepada para wajib pajak yang ikut, para temannya wajib pajak yang menceritakan PPS, … dan teman-teman saya [pegawai Ditjen Pajak (DJP)] di lapangan yang bekerja luar biasa. Saya ingin memberikan apresiasi,” ujar Suryo.

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai rekapitulasi keikutsertaan wajib pajak dalam PPS. Rencananya, Suryo Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menggelar konferensi pers mengenai pelaksanaan PPS pada hari ini.

Namun, berdasarkan pada data hingga 30 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, sudah ada 212.240 wajib pajak yang telah mengikuti PPS. DJP juga sudah menerbitkan 264.242 Surat Keterangan atas pengungkapan harta bersih total senilai Rp532,4 triliun dengan jumlah PPh senilai Rp54,2 triliun.

Selain mengenai PPS, ada pula bahasan terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 yang memuat perubahan postur APBN 2022. Kemudian, ada pula bahasan mengenai hasil rapat paripurna DPR yang menyetujui CHA Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Penyuluhan Hingga Penegakan Hukum Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan setelah PPS berakhir, DJP akan menjalankan proses bisnis seperti sebelumnya. Proses bisnis itu mulai dari penyuluhan hingga penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Kalau bisa diawasi dengan imbauan, kami awasi. Kalau harus dilakukan pemeriksaan, kami lakukan pemeriksaan. Kami akan menjalankan ketentuan umum dan tata cara perpajakan," katanya. Simak pula ‘Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukper WP OP Berlanjut Pasca-PPS’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Data Wajib Pajak

Untuk wajib pajak yang pernah menerima email imbauan mengenai PPS dengan daftar perincian harta dan tidak mengikuti PPS juga akan ditindaklanjuti. DJP, sambungnya, akan tetap meminta klarifikasi atas kepemilikan harta tersebut.

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

"Setelah ini, kembali ke normal activites. Data yang kami punya, pasti kami sampaikan lagi ke wajib pajak nantinya. Minta wajib pajak untuk membetulkan SPT, misalnya seperti itu," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews)

Shadow Economy

Partner DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji mengatakan salah satu masalah utama dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak, termasuk setelah implementasi PPS, adalah tingginya sektor informal dan shadow economy. Banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat.

“Masalah sektor pajak di Indonesia adalah shadow economy,” katanya. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Kenaikan Target Penerimaan Perpajakan

Pemerintah resmi melakukan penyesuaian atas postur APBN 2022 melalui penerbitan Perpres 98/2022. Beleid ini diterbitkan untuk melaksanakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai perubahan atas postur APBN 2022 yang tercantum pada perpres sebelumnya.

Merujuk pada Lampiran I Perpres 98/2022, target penerimaan perpajakan resmi dinaikkan sekitar 18,1% dari yang awalnya senilai Rp1.510 triliun menjadi Rp1.783,98 triliun. Simak perinciannya pada ‘Perpres Revisi APBN 2022 Terbit, Target Perpajakan Resmi Naik’. (DDTCNews)

Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Melalui rapat paripurna, DPR resmi memberikan persetujuan atas 2 nama calon hakim agung (CHA) dan 2 calon hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung (MA). Salah satu CHA yang disetujui oleh DPR RI melalui rapat paripurna adalah CHA Kamar TUN Khusus Pajak Cerah Bangun.

Baca Juga: Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Selain Cerah, DPR RI juga memberikan persetujuan atas CHA Kamar Perdata Nani Indrawati, Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Agustinus Purnomo Hadi, serta Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Arizon Mega Jaya. Simak ‘Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, program pengungkapan sukarela, PPS, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka