Fokus
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Puncak Omicron Diprediksi Februari

A+
A-
2
A+
A-
2
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Puncak Omicron Diprediksi Februari

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memperpanjang periode pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali selama 2 pekan, hingga 31 Januari 2022. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan capaian asesmen penanganan Covid-19 di tiap daerah, termasuk laju vaksinasi.

"Perpanjangan dilakukan untuk 14 hari ke depan yaitu 18-31 Januari. Ini kriterianya berdasarkan level asesmen, kemudian juga capaian vaksinasi yang dosisnya pertama di bawah 50% dinaikkan satu level," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Sekretariat Kabinet, Senin (17/1/2022).

Airlangga memerinci, jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 wilayah, level 2 dari 148 menjadi 138 wilayah, level 3 dari 11 menjadi 10 wilayah, serta tidak ada kabupaten/kota yang menerapkan Level 4.

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Berdasarkan data per tanggal 15 Januari, kasus aktif nasional berjumlah 8.463 kasus dengan kontribusi luar Jawa-Bali sebanyak 194 kasus atau 23 persen. Kasus harian di luar Jawa-Bali berjumlah 69 kasus, dengan perincian transmisi lokal 66 kasus dan imported case 3 kasus, sementara kasus kematian harian sebanyak 2 kasus.

“Angka reproduksi rate-nya [Rt] beberapa [wilayah di luar Jawa-Bali] naik seperti di Pulau Sumatra naik angkanya [menjadi] 1, Kepulauan Maluku naik [menjadi] 0,92, Kalimantan 0,98, Papua turun, Nusa Tenggara turun, maupun Sulawesi turun,” ujar Airlangga.

Puncak Varian Omicron
Pemerintah memprediksi puncak kasus varian Omicron di Tanah Air akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, berdasarkan pengamatan di beberapa negara, puncak kasus dicapai secara cepat dan tinggi dengan waktunya berkisar antara 35-65 hari.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

“Indonesia pertama kali kita teridentifikasi [varian Omicron] adalah pertengahan Desember, tapi kasus kita mulai naiknya di awal Januari. Nah, antara 35-65 hari akan terjadi kenaikan yang cukup cepat dan tinggi. Itu yang memang harus dipersiapkan oleh masyarakat,” ujar Budi.

Menkes mengungkapkan, tingkat perawatan di rumah sakit untuk pasien Omicron di sejumlah negara yang telah melewati puncak kasus berkisar antara 30-40 persen dibandingkan hospitalisasi varian Delta.

“Jadi walaupun kenaikannya lebih cepat dan tinggi, jumlah kasusnya akan lebih banyak dan naik penularannya lebih cepat, tapi hospitalisasi-nya lebih rendah,” ujarnya.

Baca Juga: 4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Oleh karena itu, Budi menekankan agar masyarakat tetap waspada dan tidak perlu panik jika ada kenaikan jumlah kasus yang cepat nan banyak. Ditegaskannya, pemerintah terus memantau secara ketat kondisi pasien konfirmasi Omicron yang memerlukan perawatan RS. Pemerintah mencatat dari sekitar 500 kasus Omicron, 300 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh.

Transmisi Lokal Didominasi DKI Jakarta
Budi menyampaikan, sekitar 90% transmisi lokal varian Omicron terjadi di DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan strategi khusus dalam mengantisipasi lonjakan kasus di wilayah ini.

“Kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omicron ini. Kita harus memastikan di kita bisa menanganinya perang menghadapi Omicron di DKI Jakarta ini,” ujarnya.

Baca Juga: Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Pemerintah akan melakukan pengetatan penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) yang didukung oleh implementasi PeduliLindungi. Selain itu upaya testing dan tracing juga akan diperkuat dengan dukungan dari TNI/Polri.

"Arahan Bapak Presiden adalah dipastikan, walaupun kita tidak usah panik tapi harus hati-hati dan waspada. Prokes di Jakarta harus ditingkatkan, penggunaan PeduliLindungi juga harus diperketat. Testing, tracing, dan isolasi terpusatnya harus kembali ditingkatkan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, serta tidak bepergian ke luar negeri untuk keperluan yang tidak esensial.

Baca Juga: Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Pengganti

“Itu nanti akan mengurangi laju penularan dari Omicron yang akan naik sangat tinggi dan sangat cepat di DKI, Jabodetabek dalam beberapa minggu ke depan ini,” kata Menkes.

Kemudian, pemerintah juga akan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster.

“Juga dipastikan bahwa semua rakyat Jakarta, Jabodetabek akan dipercepat vaksinasi booster-nya agar mereka siap kalau nanti gelombang Omicron itu naik secara cepat dan tinggi,” imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Susun Belanja 2023, Kementerian dan Lembaga Perlu Perhatikan Tarif PPN

Topik : penanganan Covid-19, vaksinasi Covid-19, vaksin dosis ketiga, vaksin booster, PEN, Jokowi, PPKM, Omicron

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 18:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Sisa 1,5 Bulan, DJP Kembali Ingatkan WP Segera Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 13 Mei 2022 | 17:21 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 1,5 Bulan, Lebih dari 50.000 Surat Keterangan Dirilis DJP

Jum'at, 13 Mei 2022 | 15:30 WIB
KOTA DENPASAR

Baru Awal Mei, Kota Ini Sudah Kantongi Penerimaan Pajak Rp150 Miliar

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2