Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

PMK Perpanjangan Waktu Diskon Angsuran PPh Pasal 25, Ini Kata Wamenkeu

A+
A-
15
A+
A-
15
PMK Perpanjangan Waktu Diskon Angsuran PPh Pasal 25, Ini Kata Wamenkeu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi video, Jumat (2/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode pemberian beberapa insentif pajak yang ada dalam PMK 9/2021. Periode pemberian insentif yang seharusnya berakhir pada Juni 2021 akan diperpanjang hingga Desember 2021.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan insentif pajak untuk membantu dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Dia mengatakan revisi PMK 9/2021 telah disusun dan sedang dalam tahap akhir.

"Tinggal menunggu pengundangan dan penomoran," katanya melalui konferensi video, Jumat (2/7/2021).

Baca Juga: Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Suahasil mengatakan insentif yang diperpanjang tersebut yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final DTP untuk UMKM, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Meski demikian, perpanjangan untuk jenis insentif potongan angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan restitusi PPN dipercepat hanya berlaku pada sektor-sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan. Simak ‘Perpanjangan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Tidak untuk Semua Sektor’.

"Jadi secara resmi akan segera bisa berlaku perpanjangannya mulai awal bulan Juli ini," ujar Suahasil.

Baca Juga: Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Dengan perpanjangan pemberlakuan insentif tersebut, pemerintah juga telah menambah pagu insentif usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pagu tersebut naik sebesar 10,75%, dari dari Rp56,73 triliun menjadi Rp62,83 triliun. Simak ‘Periode Insentif Pajak Diperpanjang, Anggaran dalam PEN Naik 10,75%’.

Kemenkeu mencatat ribuan wajib pajak telah memanfaatkan berbagai insentif usaha tersebut. Adapun hingga 25 Juni 2021, realisasi insentif usaha pada program PEN telah mencapai Rp36,0 triliun atau 63,5% dari pagu yang lama senilai Rp56,73 triliun atau 52,7% dari pagu yang baru ditetapkan. (kaw)

Baca Juga: Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS
Topik : insentif, insentif pajak, APBN Kita, Ditjen Pajak, DJP, PPh Pasal 25, Suahasil Nazara

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

i ketut mulawarman

Selasa, 06 Juli 2021 | 14:32 WIB
Mudah-mudahan segera bisa keluar perubahan PMKnya
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:01 WIB
KABUPATEN GRESIK

Roadshow di Gresik, Kanwil DJP Jatim II Sebut Manfaat PPS Jelas

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:15 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Kanwil DJP Jatim II Ajak Wajib Pajak Tak Ragu Ikut PPS, Ini Alasannya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Ajak WP Manfaatkan M-Pajak, DJP: Tidak Perlu ke Kantor Pajak

Jum'at, 20 Mei 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengembalian NSFP Tak Terpakai Belum Bisa Online, Begini Kata DJP

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Senin, 23 Mei 2022 | 11:05 WIB
DATA PPS HARI INI

Progres PPS Melambat, Harta WP yang Diungkap Tercatat Rp94,5 Triliun

Senin, 23 Mei 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak