INSENTIF PAJAK

Perpanjangan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Tidak untuk Semua Sektor

Dian Kurniati | Senin, 21 Juni 2021 | 17:38 WIB
Perpanjangan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Tidak untuk Semua Sektor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (21/6/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Perpanjangan periode pemberian insentif pengurangan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 sampai dengan akhir tahun tidak berlaku untuk semua sektor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perpanjangan periode pemberian insentif itu hanya untuk sektor-sektor usaha yang memang masih membutuhkan dukungan. Pemerintah, sambungnya, akan melihat kondisi masing-masing sektor usaha.

“Tidak untuk seluruh sektor seperti yang selama ini. Kami hanya akan memberikan untuk sektor-sektor yang memang masih membutuhkan dukungan. Ini kami akan melakukan [kajian] terus secara teliti, sektor-sektor mana yang masih membutuhkan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (21/6/2021).

Baca Juga:
Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Dalam PMK 9/2021, insentif pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 dapat dimanfaatkan wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Simak pula 'Lengkap, Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Perpanjangan 6 Insentif Pajak'.

Sri Mulyani juga mengatakan kebijakan yang sama juga berlaku untuk perpanjangan waktu pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor dan restitusi PPN dipercepat. Pemerintah akan memberlakukan perpanjangan tidak untuk semua sektor yang ada dalam PMK 9/2021.

Adapun untuk insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP untuk UMKM, Sri Mulyani hanya mengatakan akan melakukan perpanjangan pemberian hingga Desember 2021. Dia tidak mengatakan akan ada pengurangan sektor usaha penerima insentif.

Baca Juga:
Pilih Lunasi Utang Pajak, Rekening WP Ini Akhirnya Dibuka Blokirnya

“Fokus kita, APBN hari ini, adalah memulihkan ekonomi dan menangani covid-19. Jadi, beberapa insentif yang memang perlu diperpanjang akan kita perpanjang untuk memulihkan baik dari sisi demand maupun supply,” imbuh Sri Mulyani.

Diberitakan sebelumnya, realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 18 Juni 2021 telah mencapai Rp36,02 triliun. Realisasi tersebut setara 63,5% dari pagu Rp56,73 triliun.

Insentif PPh Pasal 21 DTP telah dimanfaatkan 90.317 pemberi kerja, sedangkan PPh final DTP telah dinikmati 127.549 wajib pajak UMKM. Adapun insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor sudah dimanfaatkan 15.7009 wajib pajak.

Sementara itu, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah dimanfaatkan 69.087 wajib pajak. Pada insentif pengembalian pendahuluan PPN, tercatat ada 819 wajib pajak yang menikmatinya. Simak ‘Puluhan Ribu Wajib Pajak Telah Pakai Insentif, Ini Kata Sri Mulyani’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

25 Juni 2021 | 02:03 WIB

PPh 25 Badan tetu sbg indikator kemampuan perush u bayar.. krn ada untung.. .justru harus dilihat lagi potensi kelompok usaha perusahan scr menyeluruh... agar gak keliru ...sasaran... ibarat kelompok "balung Gajah" sih mending suruh bayar didepan... kasihlah sedikit reword ... Bagi yang lagi susah tentu perlu sedikit perlu dibantu incentive scr selektif.

23 Juni 2021 | 16:50 WIB

Bu,Tolong di bantu untuk yang punya usaha tapi kreditnya macet karena pandemi corona agar bisa mengajukan kur supaya usahanya bisa bangkit lagi dan ekonominya kembali pulih!

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M