Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

A+
A-
1
A+
A-
1
PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

PMK 171/2021.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis peraturan baru mengenai pelaksanaan sistem SAKTI.

Peraturan itu adalah PMK 171/2021. Salah satu pertimbangan terbitnya beleid ini adalah amanat UU Perbendaharaan Negara. Menteri keuangan berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.

“Untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diterapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi yang didukung dengan sistem SAKTI,” bunyi salah satu pertimbangan PMK 171/2021.

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Sistem SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI terdiri atas beberapa modul, yakni modul administrasi; modul penganggaran; modul komitmen; modul bendahara; modul pembayaran; modul persediaan; modul aset tetap; modul piutang; serta modul akuntansi dan pelaporan. Pelaksanaannya didukung pengelolaan monitoring data dan transaksi SAKTI.

SAKTI digunakan oleh menggunakan database terpusat, multi-user, dan/ atau multi-Satker. Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada pengguna sesuai dengan kewenangannya. Terhadap pengiriman data antarmodul pada SAKTI dan/atau dari SAKTI ke Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dilakukan pengamanan secara elektronik.

Baca Juga: Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Adapun penyelenggaraan pengamanan secara elektronik dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik berupa one-time password, biometric, maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasionalisasi SAKTI pada Satker.

Periodisasi transaksi yang digunakan pada SAKTI meliputi periode Januari sampai dengan Desember; periode 13; dan periode 14. Pencatatan periode transaksi dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan.

Pertama, untuk periode Januari sampai dengan Desember digunakan untuk transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan unaudited dengan tanggal buku sesuai dengan transaksi dimaksud. Kedua, periode 13 dan periode 14 digunakan untuk transaksi laporan keuangan audited dengan tanggal buku 31 Desember.

Baca Juga: Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Tutup buku transaksi pada SAKTI merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Jika terdapat transaksi yang belum dicatat setelah dilakukan tutup buku, terhadap transaksi dimaksud dicatat pada periode berikutnya.

Adapun sistem SAKTI digunakan oleh bagian anggaran (BA) kementerian negara/lembaga; BA bendahara umum negara (BUN) yang mempunyai hak akses pengguna; BUN; dan unit lain yang diberikan hak akses pengguna. (kaw)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan
Topik : Sistem SAKTI, Kemenkeu, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pembiayaan UMi Sentuh Jutaan Orang, Sri Mulyani: Pajak Anda Bantu UMKM

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:55 WIB
PMK 226/2021

Sri Mulyani Perpanjang Masa Insentif Pajak untuk Tenaga Kesehatan

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:19 WIB
PMK 226/2021

Sri Mulyani Resmi Perpanjang Insentif Pajak Barang Penanganan Covid-19

Selasa, 11 Januari 2022 | 14:43 WIB
PMK 222/2021

Sri Mulyani Rilis Aturan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak