Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

PMK Baru Soal Penggunaan Nilai Buku untuk Pemekaran Usaha

A+
A-
5
A+
A-
5
PMK Baru Soal Penggunaan Nilai Buku untuk Pemekaran Usaha

PMK 56/2021. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyesuaikan kembali kebijakan pajak terkait dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Penyesuaian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/PMK.010/2021. Melalui PMK 56/2021 ini, Kemenkeu memperluas cakupan wajib pajak yang bisa menggunakan nilai buku untuk pemekaran usaha.

“Untuk memberikan kemudahan dalam transformasi BUMN dan pencapaian misi BUMN melalui restrukturisasi BUMN, serta untuk mendorong perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham,” demikian penggalan bunyi pertimbangan PMK 56/2021, dikutip pada Jumat (18/7/2021)

Baca Juga: Tiga Jenis Pemekaran Usaha yang Tidak Dikenai Pajak Penghasilan

Berdasarkan pada PMK 56/2021, kini wajib pajak badan dalam negeri (WPDN) dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha sepanjang badan usaha hasil pemekarannya mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing (PMA) paling sedikit Rp500 miliar

Selain itu, wajib pajak BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal negara juga dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha. Namun, nilai buku dapat digunakan sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait dengan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN.

Tidak hanya itu, wajib pajak badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN kini juga dapat menggunakan nilai buku untuk pemekaran usaha. Ketiga cakupan wajib pajak tersebut belum tercantum dalam beleid terdahulu.

Baca Juga: Rencana Memperpanjang Periode Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Terpopuler

Adapun agar dapat menggunakan nilai buku, wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan kepada dirjen pajak paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif pemekaran. Permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan 3 dokumen yang telah dipersyaratkan.

Pertama, surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Kedua, surat pernyataan yang menerangkan pemenuhan persyaratan tujuan bisnis (business purpose test).

Ketiga, surat keterangan fiskal dari dirjen pajak untuk tiap WPDN dan bentuk usaha tetap (BUT) yang terkait. Adapun untuk WPDN yang badan usaha hasil pemekarannya mendapatkan tambahan modal dari PMA paling sedikit Rp500 miliar juga harus dilengkapi dengan dua dokumen tambahan.

Baca Juga: PMK Baru! Ini Cakupan Pengambilalihan Usaha yang Bisa Tidak Kena Pajak

Pertama, akta pendirian atau perubahan dari wajib pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing. Kedua, bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan.

Sementara itu, untuk permohonan yang diajukan wajib pajak BUMN harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN serta akta pemisahan usaha atau pengambilalihan usaha.

Seperti diketahui, wajib pajak sebenarnya harus menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Namun, dalam ketentuan pajak penghasilan, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku setelah mendapatkan persetujuan dirjen pajak.

Baca Juga: Apa Itu Nilai Buku dalam Pengalihan Harta?

Selain itu, PMK 56/2021 menyatakan bagi wajib pajak yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek harus sudah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penawaran umum perdana saham dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif.

Pernyataan tersebut harus diajukan paling lambat 2 tahun sejak memperoleh persetujuan dari dirjen pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku. Adapun PMK 56/2021 ini berlaku terhitung sejak 4 Juni 2021. (kaw)

Baca Juga: Cara Mengajukan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha
Topik : PMK 56/2021, nilai buku, pemekaran usaha

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan