Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Piutang Perpajakan Naik 16,22%, Ini Rekomendasi BPK

A+
A-
2
A+
A-
2
Piutang Perpajakan Naik 16,22%, Ini Rekomendasi BPK

Ilustrasi. (foto: pekanbaru.bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyoroti kenaikan piutang perpajakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Dalam laporannya, BPK mencatat saldo piutang perpajakan bruto pada neraca pemerintah pusat tahun anggaran 2019 (audited) mencapai Rp94,69 triliun. Piutang itu naik 16,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp81,47 triliun.

"Saldo tersebut merupakan piutang negara dari wajib pajak (WP) berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, sampai dengan tanggal neraca belum mendapat pelunasan," tulis BPK dalam LHP atas LKPP 2019, dikutip pada Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Malam Ini Hingga Besok Siang, Aplikasi E-Form Tidak Bisa Diakses

BPK menilai sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan, baik pada Ditjen Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Sampai 31 Desember 2019, saldo piutang perpajakan pada DJP senilai Rp72,63 triliun, sedangkan pada DJBC senilai Rp22,06 triliun.

Keputusan saat terjadinya piutang perpajakan tersebut dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam standar akuntansi pemerintah.

BPK pun menuliskan sejumlah rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk melanjutkan rekomendasi pada tahun sebelumnya. Pada piutang perpajakan pada DJP, salah satu yang masih disorot adalah mengenai pemutakhiran sistem informasi piutang pajak.

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Naik, DJP: Kemungkinan Kurang Bayar Kecil

"Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak yang valid," bunyi LHP tersebut.

Sementara mengenai piutang perpajakan pada DJBC, BPK merekomendasikan kajian untuk revisi Perdirjen terkait penatausahaan piutang di lingkungan DJBC yang menyangkut dua hal.

Pertama, penilaian piutang atas importasi barang dengan pelayanan segera (rush handling/RH) penerima fasilitas pembebasan yang belum diselesaikan kewajiban perpajakannya. Kedua, pencatatan piutang atas impor sementara yang masih terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. (kaw)

Baca Juga: Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan Rokok dan Minol Ilegal Rp11,3 Miliar

Topik : piutang pajak, piutang perpajakan, BPK, DJP, DJBC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 10 Agustus 2020 | 15:33 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:43 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH