Review
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 15:28 WIB
JAGDISH BHAGWATI
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Kolaborasi
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Reportase

Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

A+
A-
5
A+
A-
5
Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

JAKARTA, DDTCNews—Mulai 1 Januari 2020, dua negara di Asia Tenggara, yakni Singapura dan Malaysia, akan memungut pajak layanan digital atau pajak digital. Singapura akan memungut pajak digital dengan tarif 7%, sedangkan Malaysia memungut dengan tarif 6%.

Singapura merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan pajak digital. Mereka merampungkan revisi undang-undang pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) pada 19 November 2018. Adapun Malaysia menyelesaikan revisi UU Pajak Jasa pada 9 Juli 2019.

Negara ketiga di Asia Tenggara yang akan menerapkan pajak digital adalah Vietnam. Negara ini sudah mengesahkan revisi UU Hukum Administrasi Pajak pada 13 Juni 2019. Vietnam akan memungut pajak digital itu mulai 1 Juli 2020, bersamaan dengan berlakunya UU tersebut. Tarifnya 10%.

Baca Juga: Apa itu Pajak Transaksi Elektronik?

Negara Asia Tenggara berikutnya yang berpotensi menerapkan pajak digital mulai 1 Januari 2020 adalah Thailand. Dasar hukumnya saat ini sedang dibahas di parlemen. Jika berhasil disahkan sebelum 31 Desember 2019, Thailand akan memungut pajak digital mulai 1 Januari 2020. Tarifnya 5%.

Di luar itu, ada Jepang (8% per 1 Oktober 2015), Korea Selatan (10% per 1 Juli 2015), Taiwan (5% per 1 Mei 2017), India (6% per 1 Juni 2016), Norwegia (25% per 1 Juli 2011), Rusia (20% per 1 Januari 2019), Selandia Baru (15% per 1 Oktober 2016), dan Prancis (3% per 1 Januari 2019).

Lalu Inggris (2% per 1 April 2020), Hongaria (7,5% per 1 Juni 2017), Ceko (7% per 1 Januari 2020), dan Turki yang dalam proses amendemen (7,5% per 1 Januari 2020). Total jenderal, lebih dari 35 negara di dunia menerapkan aksi unilateral untuk memungut pajak digital. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Baca Juga: Ada Corona, Pelaku Usaha Apresiasi Respons Pemerintah di Bidang Pajak

Hingga kini, Indonesia tak kunjung memulai revisi UU Pajaknya, baik UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan, maupun UU Pajak Pertambahan Nilai. UU KUP sudah dikirim ke DPR pada 2016, tetapi setelah pergantian menteri, pemerintah tidak membahasnya.

Pada September 2019, muncul UU lain yang disiapkan, yaitu omnibus law RUU Kebijakan Perpajakan untuk Memperkuat Perekonomian. Dalam RUU inilah terdapat istilah pajak transaksi digital, dan juga perubahan definisi bentuk usaha tetap (BUT) atau permanent establishment (PE).

Namun, draf RUU tersebut tidak menetapkan tarif pajak digital, dasar pengenaan pajak, sekaligus kriteria subjek pajak luar negerinya. Hal itu akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pendaftaran, penyetoran, dan pendaftarannya akan ditetapkan peraturan menteri.

Baca Juga: Ini Alasan DJP Tidak Perpanjang Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan

Dengan tiga tingkat peraturan tersebut, sekaligus mengingat draf RUU itu belum dimasukkan ke DPR, paling cepat Indonesia bisa memungut pajak digital pada 1 Januari 2021. RUU itu sendiri ditargetkan rampung pada 2021, dan dengan demikian pajak digital Indonesia berlaku mulai 1 Januari 2022.

Saat itu, sesuai dengan jadwal, konsensus global pajak digital yang dihelat Organisation for Economic Co-operation and Development sudah tercapai. Namun, dari beberapa tahun silam sampai 2022 itu pula, Indonesia bisa dianggap memberi subsidi pajak ke Netflix, Spotify, Google, Youtube, Amazon, Facebook, dan lainnya.

Pemberian subsidi itu merupakan diskriminasi pajak akibat peraturan yang tidak diubah. Karena itu, muncul gagasan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) KUP, agar pajak digital bisa segera diberlakukan, sehingga negara tidak terlalu lama menyubsidi raksasa digital itu.

Baca Juga: Banyak Relaksasi, DJP Minta WP Tidak Tunda Penuhi Kewajiban Perpajakan

Tentu, penerbitan perpu tersebut juga ada risikonya. Pertama, tidak mudah merumuskan argumentasi sekaligus legitimasi yang kuat dan bisa diterima publik untuk memenuhi syarat ‘dalam hal-ikhwal kegentingan yang memaksa’ seperti diatur Pasal 22 UUD 1945.

Memang, perpu adalah hak Presiden. Namun, ini jelas berbeda dengan Perpu No.1 Tahun 2017, yang syarat kegentingan memaksanya bersumber dari paksaan internasional agar sebelum 30 Juni 2017 RI membuat UU akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, kalau tidak dinyatakan gagal.

Kedua, perpu ditolak DPR. Jika DPR menolak mengundangkan perpu pada masa sidang berikutnya, atau dalam 6 bulan, pemerintah harus mengembalikan pembayaran pajak yang sudah masuk ke kas negara kepada wajib pajak. Hal ini tentu akan menggerus kredibilitas kebijakan fiskal.

Baca Juga: DJP Rilis FAQ Soal Kebijakan Pajak di PMK 23/2020 dan Perpu 1/2020

Lantas, di tengah tekanan penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi saat ini, apa yang bisa disimpulkan? Bikin Perpu agar pajak digital bisa cepat dipungut per 1 Januari 2020, atau menunggu sampai konsensus global dan UU Omnibus Law terbentuk 2021? Atau Anda punya pandangan lain?

Tulis komentar Anda di bawah ini, siapa tahu Anda yang terpilih meraih hadiah handphone Samsung!

Baca Juga: Mau Nikmati Tarif PPh Badan 22%? DJP: Segera Lapor SPT Tahunan

Negara ketiga di Asia Tenggara yang akan menerapkan pajak digital adalah Vietnam. Negara ini sudah mengesahkan revisi UU Hukum Administrasi Pajak pada 13 Juni 2019. Vietnam akan memungut pajak digital itu mulai 1 Juli 2020, bersamaan dengan berlakunya UU tersebut. Tarifnya 10%.

Baca Juga: Apa itu Pajak Transaksi Elektronik?

Negara Asia Tenggara berikutnya yang berpotensi menerapkan pajak digital mulai 1 Januari 2020 adalah Thailand. Dasar hukumnya saat ini sedang dibahas di parlemen. Jika berhasil disahkan sebelum 31 Desember 2019, Thailand akan memungut pajak digital mulai 1 Januari 2020. Tarifnya 5%.

Di luar itu, ada Jepang (8% per 1 Oktober 2015), Korea Selatan (10% per 1 Juli 2015), Taiwan (5% per 1 Mei 2017), India (6% per 1 Juni 2016), Norwegia (25% per 1 Juli 2011), Rusia (20% per 1 Januari 2019), Selandia Baru (15% per 1 Oktober 2016), dan Prancis (3% per 1 Januari 2019).

Lalu Inggris (2% per 1 April 2020), Hongaria (7,5% per 1 Juni 2017), Ceko (7% per 1 Januari 2020), dan Turki yang dalam proses amendemen (7,5% per 1 Januari 2020). Total jenderal, lebih dari 35 negara di dunia menerapkan aksi unilateral untuk memungut pajak digital. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Baca Juga: Ada Corona, Pelaku Usaha Apresiasi Respons Pemerintah di Bidang Pajak

Hingga kini, Indonesia tak kunjung memulai revisi UU Pajaknya, baik UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan, maupun UU Pajak Pertambahan Nilai. UU KUP sudah dikirim ke DPR pada 2016, tetapi setelah pergantian menteri, pemerintah tidak membahasnya.

Pada September 2019, muncul UU lain yang disiapkan, yaitu omnibus law RUU Kebijakan Perpajakan untuk Memperkuat Perekonomian. Dalam RUU inilah terdapat istilah pajak transaksi digital, dan juga perubahan definisi bentuk usaha tetap (BUT) atau permanent establishment (PE).

Namun, draf RUU tersebut tidak menetapkan tarif pajak digital, dasar pengenaan pajak, sekaligus kriteria subjek pajak luar negerinya. Hal itu akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pendaftaran, penyetoran, dan pendaftarannya akan ditetapkan peraturan menteri.

Baca Juga: Ini Alasan DJP Tidak Perpanjang Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan

Dengan tiga tingkat peraturan tersebut, sekaligus mengingat draf RUU itu belum dimasukkan ke DPR, paling cepat Indonesia bisa memungut pajak digital pada 1 Januari 2021. RUU itu sendiri ditargetkan rampung pada 2021, dan dengan demikian pajak digital Indonesia berlaku mulai 1 Januari 2022.

Saat itu, sesuai dengan jadwal, konsensus global pajak digital yang dihelat Organisation for Economic Co-operation and Development sudah tercapai. Namun, dari beberapa tahun silam sampai 2022 itu pula, Indonesia bisa dianggap memberi subsidi pajak ke Netflix, Spotify, Google, Youtube, Amazon, Facebook, dan lainnya.

Pemberian subsidi itu merupakan diskriminasi pajak akibat peraturan yang tidak diubah. Karena itu, muncul gagasan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) KUP, agar pajak digital bisa segera diberlakukan, sehingga negara tidak terlalu lama menyubsidi raksasa digital itu.

Baca Juga: Banyak Relaksasi, DJP Minta WP Tidak Tunda Penuhi Kewajiban Perpajakan

Tentu, penerbitan perpu tersebut juga ada risikonya. Pertama, tidak mudah merumuskan argumentasi sekaligus legitimasi yang kuat dan bisa diterima publik untuk memenuhi syarat ‘dalam hal-ikhwal kegentingan yang memaksa’ seperti diatur Pasal 22 UUD 1945.

Memang, perpu adalah hak Presiden. Namun, ini jelas berbeda dengan Perpu No.1 Tahun 2017, yang syarat kegentingan memaksanya bersumber dari paksaan internasional agar sebelum 30 Juni 2017 RI membuat UU akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, kalau tidak dinyatakan gagal.

Kedua, perpu ditolak DPR. Jika DPR menolak mengundangkan perpu pada masa sidang berikutnya, atau dalam 6 bulan, pemerintah harus mengembalikan pembayaran pajak yang sudah masuk ke kas negara kepada wajib pajak. Hal ini tentu akan menggerus kredibilitas kebijakan fiskal.

Baca Juga: DJP Rilis FAQ Soal Kebijakan Pajak di PMK 23/2020 dan Perpu 1/2020

Lantas, di tengah tekanan penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi saat ini, apa yang bisa disimpulkan? Bikin Perpu agar pajak digital bisa cepat dipungut per 1 Januari 2020, atau menunggu sampai konsensus global dan UU Omnibus Law terbentuk 2021? Atau Anda punya pandangan lain?

Tulis komentar Anda di bawah ini, siapa tahu Anda yang terpilih meraih hadiah handphone Samsung!

Baca Juga: Mau Nikmati Tarif PPh Badan 22%? DJP: Segera Lapor SPT Tahunan

Topik : debat, pajak digital, perpu, Omnibus Law, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, menteri keuangan
X

Edit Komentar

Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
Komentar
PERIODE NOVEMBER II, 16-30 NOVEMBER 2019
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Perpu
Omnibus Law
Pilih Perpu atau Omnibus Law dahulu
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0/1000
Perpu 
5
26.32%
Omnibus Law 
14
73.68%

WIRO HADINO

Selasa, 24 Desember 2019 | 08:19 WIB
Omnibus law dipersingat waktunya itu lebih baik

ratih salsabila

Jum'at, 29 November 2019 | 23:40 WIB
Instrumen peraturan yang digunakan dalam pemajakan digital haruslah komprehensif. Penerbitan Perpu dapat menjadi langkah salah karena ketidaksiapan poin-poin dalam aturan sehingga tidak dapat mencakup secara menyeluruh kegiatan ekonomi digital. Penerbitan Omnibus Law yang menyasar isu besar dirasa m ... Baca lebih lanjut

David

Rabu, 27 November 2019 | 18:40 WIB
Sy berpendapat 2 opsi ini baik & dpt direalisasikan. Omnimbus Law (OL) dpt dipergunakan untuk kepentingan jangka panjang & Perppu untuk jangka pendek hingga terbitnya OL. Ikhwal kegentingan yg memaksa sbg syarat terbitnya Perppu menurut sy telah terpenuhi dg pertimbangan: 1) Untuk mengurangi/menghap ... Baca lebih lanjut

harry gunawan

Selasa, 26 November 2019 | 18:42 WIB
Pemerintah perlu membuat aturan yang komperhensif mengenai pemajakan digital ini, mengingat objek pajak digital tidak ada bentuk fisiknya, sehingga saya lebih setuju dengan omnibus law ketimbang perpu sebagai instrumennya, mengingat dalam omnibus law telah dipaparkan 8 poin penting yang menjadi high ... Baca lebih lanjut

Muhammad Taufiq Badruzzuhad

Minggu, 24 November 2019 | 13:48 WIB
Memformulasikan kebijakan fiskal terbaik melalui Omnibus Law sembari menanti tercapainya konsensus global pajak digital, saya kira merupakan langkah paling realistis yang dapat dilakukan otoritas saat ini. Selain risiko timbulnya ketidakpastian hukum akibat ditolaknya Perpu oleh DPR, syarat adanya k ... Baca lebih lanjut

Dwiki Agung Pebrianda

Sabtu, 23 November 2019 | 15:16 WIB
Pajak digital ialah tentang konsensus global. Bukankah tantangan terbesar pemajakan digital ialah base erosion? Apapun bentuk law enforcement yang ada, selama basis pajak masih bisa lari ke negara lain, bukankah tindakan kita akan inefektif? Saya bukan pesimis. Tapi jika harus menunggu antara menerb ... Baca lebih lanjut

Agata Melinda Kristi

Sabtu, 23 November 2019 | 00:41 WIB
Kepastian hukum memang sangat penting dalam proses pemungutan pajak. Namun, menurut saya dalam kasus ini perpu belum sepenuhnya tepat digunakan sebagai alat pemungutan pajak. Memang potensi pajak digital begitu besar mengingat pengguna platform digital di Indonesia begitu banyak. Namun sifat " hal i ... Baca lebih lanjut

fanni fauziah

Sabtu, 23 November 2019 | 00:07 WIB
Saat ini transaksi digital telah menggeser keberadaan transaksi konvensional di Indonesia. Sebagian masyarakat kita telah beralih menggunakan transaksi digital karena kemudahan dalam bertransaksi, salah satunya adalah transaksi e-commerce. Menurut riset Google dan Temasek dalam laporannya e-Conomy S ... Baca lebih lanjut

Ammar Ramadhan

Jum'at, 22 November 2019 | 22:20 WIB
Menurut saya, memang perlu perubahan peraturan untuk mengatasi ketidakadilan pajak saat ini. Lalu, apakah perlu penerbitan perpu? Mari kita pertimbangkan dampak dari risiko penerbitan perpu. Pertama, apabila presiden tidak memiliki alasan yang kuat terkait 'kegentingan yang memaksa' dalam masalah pa ... Baca lebih lanjut

Ridwan S

Jum'at, 22 November 2019 | 18:49 WIB
Policy gap memang menjadi masalah bagi birokrasi kita. Perkembangan pada era revolusi industri 4.0 menimbulkan permasalahan pada regulasi perpajakan yg tidak mampu menjaring bisnis yang terus berkembang. Dalam menghadapi tantangan di era digital perlu kebijakan pajak yang adaptif dan responsif yang ... Baca lebih lanjut
1 2 >
artikel terkait
Kamis, 02 April 2020 | 15:50 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 02 April 2020 | 15:04 WIB
PERPU 1/2020
Kamis, 02 April 2020 | 12:11 WIB
SRI MULYANI INDRAWATI:
berita pilihan
Senin, 06 April 2020 | 19:46 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 April 2020 | 19:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 19:15 WIB
PERPRES 54/2020
Senin, 06 April 2020 | 18:50 WIB
TIPS E-BUPOT
Senin, 06 April 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 18:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 17:02 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Senin, 06 April 2020 | 16:43 WIB
REKONSILIASI FISKAL (11)
Senin, 06 April 2020 | 16:12 WIB
PELAPORAN SPT