KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Perusahaan KITE Perlu Pahami Audit Kepabeanan dan Cukai, Ini Sebabnya

Dian Kurniati | Minggu, 04 Juni 2023 | 08:00 WIB
Perusahaan KITE Perlu Pahami Audit Kepabeanan dan Cukai, Ini Sebabnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) meminta perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk memahami ketentuan audit di bidang kepabeanan dan cukai (post clearance audit).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan audit merupakan bagian dari fungsi pengawasan DJBC. Audit dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip kecepatan dan ketepatan atau antara fungsi pelayanan dan pengawasan.

"Intinya, audit kepabeanan dan cukai merupakan audit ketaatan yang bertujuan untuk menentukan apakah pelaku usaha telah memenuhi atau mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai," katanya, dikutip pada Minggu (4/6/2023).

Baca Juga:
Masih Ada Waktu! Yuk, Isi Survei Pajak dan Politik Ini

Hatta menuturkan DJBC sebagai fasilitator perdagangan dan asisten industri dituntut untuk terus mengoptimalkan sistem pelayanan yang mengedepankan unsur kecepatan dan kemudahan arus barang dan dokumen.

Meski begitu, hal tersebut juga perlu diseimbangkan dengan penguatan sistem pengawasan sehingga dilaksanakan post clearance audit. Kegiatan post clearance audit dilaksanakan salah satunya sebagai konsekuensi pemberian fasilitas kepabeanan.

Dalam hal ini, perusahaan yang menerima fasilitas KITE mendapatkan pembebasan atau pengembalian bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari kawasan pabean.

Baca Juga:
Anies: Rakyat Harus Diajak saat Susun Kebijakan, Jangan Cuma Dipajaki

Audit KITE Pembebasan dan Pengembalian

Audit kepabeanan dilaksanakan atas fasilitas KITE pembebasan atau pengembalian. Contoh, untuk fasilitas KITE pengembalian, audit kepabeanan dilaksanakan paling sedikit meliputi pemenuhan prosedur ekspor dan realisasi ekspor dalam hal sudah dilakukan ekspor dan pemakaian jumlah barang dan bahan yang dimintakan pengembalian bea masuk.

Jika hasil audit ditemukan barang dan bahan yang diberikan pengembalian bea masuk tak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas, perusahaan KITE pengembalian wajib melunasi bea masuk, dan bea masuk tambahan dalam hal barang dikenakan bea masuk tambahan.

Hatta menyebut DJBC terus berupaya memberikan pemahaman mengenai audit kepabeanan dan cukai kepada penerima fasilitas. Unit vertikal DJBC pun melaksanakan coaching clinic untuk menambah pemahaman para pelaku usaha mengenai proses bisnis audit kepabeanan dan cukai ini.

"Kami berharap dengan semakin dalamnya pemahaman para pelaku usaha akan proses bisnis audit kepabeanan dan cukai, semakin meningkat pula kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku," ujarnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Oktober 2023 | 16:00 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Masih Ada Waktu! Yuk, Isi Survei Pajak dan Politik Ini

Minggu, 01 Oktober 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Ketentuan Benturan Kepentingan Pegawai Pajak Bakal Diperinci

Minggu, 01 Oktober 2023 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PHTB Rumah Sederhana Kena PPh Final 1 Persen, Begini Aturannya

BERITA PILIHAN
Minggu, 01 Oktober 2023 | 16:00 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Masih Ada Waktu! Yuk, Isi Survei Pajak dan Politik Ini

Minggu, 01 Oktober 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Ketentuan Benturan Kepentingan Pegawai Pajak Bakal Diperinci

Minggu, 01 Oktober 2023 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PHTB Rumah Sederhana Kena PPh Final 1 Persen, Begini Aturannya

Minggu, 01 Oktober 2023 | 14:00 WIB UJI MATERIIL

MA Cabut Aturan KPU soal Mantan Terpidana Jadi Caleg

Minggu, 01 Oktober 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Permohonan Impor Barang Kiriman oleh Perusahaan Jasa Titipan

Minggu, 01 Oktober 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bawa Minol dari Luar Negeri Cuma Boleh 1 Liter, Lebihnya Dimusnahkan

Minggu, 01 Oktober 2023 | 09:00 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tagih PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Otomatis di K/L

Minggu, 01 Oktober 2023 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bali Bakal Pungut Pajak Turis, Kemenparekraf Adakan Sosialisasi

Minggu, 01 Oktober 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Bea Masuk Produk Digital Dibahas di WTO, Begini Sikap Indonesia