Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya

A+
A-
12
A+
A-
12
Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) 4/2021 yang menegaskan hukuman denda atas tindak pidana perpajakan dapat dikenakan atas korporasi, tidak hanya orang pribadi.

Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak (DJP) Eka Sila Kusna Jaya membenarkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana perpajakan tidak lagi hanya kepada perorangan saja, melainkan juga kepada korporasi.

"Tidak lagi hanya ke orang per orang saja, tapi juga ke korporasi sesuai dengan yang mendapat manfaat atau keuntungan atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan," ujar Eka, Rabu (8/12/2021).

Baca Juga: Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Eka mengatakan SEMA 4/2021 tidak memberikan implikasi terhadap prosedur penegakan hukum perpajakan yang dilakukan oleh DJP.

Sebelum adanya SEMA tersebut, DJP sesungguhnya telah beberapa kali memidanakan korporasi, meski memang menjatuhkan hukuman pidana kepada korporasi bukanlah hal yang mudah.

"Selama ini untuk kasus pidana korporasi seringkali saksi ahli harus berjuang keras untuk meyakinkan hakim bahwa korporasi bisa dipidanakan dalam kasus pajak," ujar Eka.

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Untuk diketahui, terdapat 4 poin pengaturan pada SEMA 4/2021. Pertama, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Setiap orang dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dimaknai sebagai orang pribadi dan korporasi.

Tindak pidana di bidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang pribadi dan korporasi. Korporasi selain dijatuhkan pidana denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pengadilan negeri yang berwenang mengadili praperadilan tindak pidana di bidang perpajakan. Praperadilan terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidik atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan pemberhentian penuntutan.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Ketiga, tanggung jawab pidana pengurus dalam tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal korporasi pailit dan/atau bubar. Dalam SEMA disebutkan pailit dan/atau bubarnya korporasi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pengurus dan/atau pihak lain.

Keempat, pidana percobaan. Dalam SEMA dinyatakan pidana percobaan tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan. (sap)

Baca Juga: Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP
Topik : Mahkamah Agung, MA, pidana perpajakan, KUP, korporasi, praperadilan, pailit, Ditjen Pajak, pengadilan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Januari 2022 | 15:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 26 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Sampaikan Pemberitahuan NPPN ke Ditjen Pajak

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Bikin NPWP Tapi Kartunya Belum Dikirim? Simak Penjelasan DJP

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Sederhanakan Proses Bisnis, Dirjen Bea Cukai Minta TIK Dioptimalkan

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap