Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Perpanjangan Waktu Insentif Perpajakan, Download Aturannya di Sini

A+
A-
4
A+
A-
4
Perpanjangan Waktu Insentif Perpajakan, Download Aturannya di Sini

DDTC Newsletter Vol.06 No.2, Juli 2021 bertajuk Tax Incentives to Address Covid-19 Re-extended

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memperpanjang waktu pemberian berbagai insentif perpajakan pada masa pandemic Covid-19. Mulai dari insentif untuk wajib pajak terdampak Covid-19, insentif perpajakan atas barang impor untuk penanganan Covid-19, dan fasilitas pajak lainnya.

Pemerintah juga menerbitkan aturan lain terkait dengan PPnBM mobil listrik, fasilitas rush handling, bea masuk DTP untuk barang industri tertentu, tata cara perhitungan PPN atas elpiji tertentu, hingga pengenaan tarif bea masuk berdasarkan pada perjanjian/kesepakatan internasional.

Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.2, Juli 2021 bertajuk Tax Incentives to Address Covid-19 Re-extended. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Pemberlakuan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19 Diperpanjang

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No .82/PMK.03/2021, Pemerintah memperpanjang periode pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 hingga Desember 2021. Beleid yang berlaku mulai 1 Juli 2021 ini merevisi PMK No.9/PMK.03/2021.

Waktu Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanganan Covid-19 Diperpanjang

Melalui PMK No. 83/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan kembali memperpanjang masa pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19 yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2020. Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2021.

Fasilitas Perpajakan atas Barang Impor untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Pemerintah menambah daftar barang impor untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan. Penambahan daftar barang itu tertuang dalam PMK No. 92/PMK.04/2021. Beleid yang merupakan revisi ketiga PMK No.34/PMK.04/2020 ini berlaku mulai 12 Juli 2021.

Baca Juga: Bagaimana Kewajiban PPN bagi PPMSE Aset Kripto?

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk Industri Tertentu

Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) pada industri tertentu yang terdampak pandemi Covid-19. Pemberian fasilitas BM DTP ini tertuang dalam PMK No. 68/PMK.010/2021. Beleid ini berlaku mulai 22 Juni 2021 – 31 Desember 2021.

Perubahan Ketentuan Pemungutan PPnBM Mobil Listrik

Pemerintah mengubah tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang berlaku atas mobil listrik. Perubahan tersebut dilakukan melalui PP No. 74/2021. Peraturan yang merevisi PP No.73/2019 ini berlaku berlaku mulai 16 Oktober 2021.

Perpanjangan Insentif PPnBM DTP 100% atas Mobil dengan Kapasitas 1500 cc

Pemerintah memperpanjang periode pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 100% atas mobil dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Perpanjangan tersebut tertuang dalam PMK No. 77/PMK.010/2021.

Baca Juga: Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Perluasan Cakupan Barang yang Diberikan Fasilitas Rush Handling

Kementerian Keuangan memperluas cakupan jenis barang impor yang diberikan pelayanan segera (rush handling) oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Perluasan cakupan barang tersebut tertuang dalam PMK No. 74/PMK.04/2021.

Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan DJP

Dirjen Pajak menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) layanan unggulan bidang perpajakan. SOP yang dimaksud tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-36/PJ/2021.

Penegasan Cara Perhitungan PPN atas LPG tertentu

Dirjen Pajak merilis pedoman tata cara penghitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan liquefied petroleum gas (LPG) tertentu (elpiji bersubsidi). Pedoman tersebut tertuang dalam Surat Edaran No. SE-37/PJ/2021.

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Relaksasi Batas Waktu Pembayaran Cukai Secara Berkala bagi Pengusaha Pabrik

Kementerian Keuangan merelaksasi batas akhir waktu pembayaran cukai secara berkala bagi pengusaha pabrik. Relaksasi waktu pembayaran tersebut tertuang dalam PMK No. 64/PMK.04/2021. Beleid ini diundangkan pada 17 Juni 2021 dan mulai berlaku setelah 30 hari setelahnya.

Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai atas Cek dan/atau Bilyet Giro

Bank penyedia cek dan/atau bilyet giro dalam kondisi tertentu kini dapat membubuhkan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai pada surat setoran pajak (SSP). Ketentuan pembubuhan sendiri cap pelunasan ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2021.

Penundaan Pelaksanaan Persidangan dan Penghentian Sementara Layanan Tatap Muka di Pengadilan Pajak

Melalui SE-10/PP/2021, Pengadilan Pajak kembali menunda pelaksanaan persidangan dan menghentikan sementara layanan tatap muka. Sehubungan dengan hal itu, Ketua Pengadilan Pajak menetapkan SE-11/PP/2021 yang berisi pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi.

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Internasional

Kementerian Keuangan merilis 4 beleid baru mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan internasional. Sebelumnya, pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian/kesepakatan internasional diatur dalam PMK 229/2017 s.t.d.t.d. PMK 124/2019.

Berdasarkan pada 4 beleid yang baru, barang impor dari negara anggota perjanjian/kesepakatan internasional dapat memperoleh tarif preferensi. Pengenaan tarif preferensi tersebut dilaksanakan melalui beberapa skema di antaranya Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement/IPPTA (PMK 70/2021).

Selain itu, ada pula skema Asean - Japan Comprehensive Economic Partnership/ AJCEP (PMK 71/2021), MoU antara Indonesia dan Palestina (PMK 72/2021), serta Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA (PMK 73/2021). (kaw)

Baca Juga: Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, insentif pajak, insentif perpajakan, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 Juli 2022 | 10:19 WIB
PMK 114/2022

Biar Dapat PPh Final DTP PMK 3/2022, Wajib Lapor Ulang ke DJP

Rabu, 27 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dirjen Pajak: 4 Peraturan Turunan UU HPP Sudah Masuk Tahap Finalisasi

Rabu, 27 Juli 2022 | 17:00 WIB
KINERJA INVESTASI

Mitsubishi Tanam Investasi Rp10 Triliun, Tagih Insentif ke Pemerintah

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini