KOTA PONTIANAK

Permudah Proses Pembayaran Pajak, Pemkot Ini Luncurkan e-Ponti

Dian Kurniati | Selasa, 26 Juli 2022 | 10:45 WIB
Permudah Proses Pembayaran Pajak, Pemkot Ini Luncurkan e-Ponti

Ilustrasi.

PONTIANAK, DDTCNews – Pemkot Pontianak, Kalimantan Barat meluncurkan aplikasi Elektronik PAD Online Terintegrasi (e-Ponti) sebagai salah satu upaya memperbaiki tata kelola pendapatan asli daerah (PAD).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pengembangan aplikasi e-Ponti akan membuat proses penyetoran dan pengelolaan PAD terdigitalisasi sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih andal, akuntabel, dan transparan.

"Diharapkan dengan aplikasi e-Ponti dapat menjawab tantangan perubahan bisnis dan meningkatkan PAD serta menghasilkan pendapatan secara real time," katanya, dikutip pada Selasa (26/7/2022).

Baca Juga:
Penggunaan Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu, Asalkan…

Edi menuturkan perbaikan tata kelola keuangan perlu dilakukan karena Pontianak mengandalkan ekonominya dari kegiatan perdagangan dan jasa. Dari kegiatan tersebut, pemkot dapat menghimpun PAD, yang utamanya ditopang pajak daerah dan retribusi daerah.

Aplikasi e-Ponti dikembangkan berkat kolaborasi dengan sejumlah lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, Bank Kalbar, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat akan lebih mudah ketika membayar dan menyetorkan pajak.

Edi menjelaskan aplikasi e-Ponti telah menyediakan berbagai menu layanan seperti penyetoran pajak, pendaftaran wajib pajak, serta pelaporan dan pengawasan. Selain itu, ada pula menu virtual account, ID billing, dan QRIS Bank Kalbar untuk mempermudah pembayarannya.

Baca Juga:
Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Aplikasi e-Ponti merupakan aplikasi berbasis website yang dapat diakses di http://eponti.pontianakkota.go.id/. Sebelum memasuki laman utama, wajib pajak harus mendaftarkan akunnya menggunakan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dan mengisi formulir yang tersedia.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak Amirullah menilai aplikasi e-Ponti akan meminimalkan interaksi antara masyarakat dan petugas. Dengan upaya ini, ia meyakini pengelolaan PAD juga akan makin akuntabel.

"Antara wajib pajak dan petugas pajak akan digunakan alat bantu. Saya harap akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Audina Pramesti 26 Juli 2022 | 23:21 WIB

Adanya aplikasi e-Ponti diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi salah satu komponen dalam PAD. Dengan PAD yang optimal, kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya dapat terwujud.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah