Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Permudah Pemberian Tax Holiday, Sri Mulyani Beberkan Hasilnya

A+
A-
1
A+
A-
1
Permudah Pemberian Tax Holiday, Sri Mulyani Beberkan Hasilnya

Salah satu materi yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (29/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kemudahan dalam pemberian fasilitas tax holiday dan tax allowance sejak 2018 telah meningkatkan rencana investasi di Indonesia.

Kemudahan fasilitas pajak tersebut diatur dalam PMK 35/2018 jo. PMK 130/2020 sebagai revisi atas PMK 130/2011. Menurut menkeu, kemudahan tersebut telah mendorong peningkatan pemanfaatan fasilitas tax holiday secara signifikan.

"Dari sisi fasilitas perpajakan bagi dunia usaha, pada tahun 2018 kami mengubah skema tax holiday dengan mempermudah untuk mendapatkannya dan dari sisi enforcement-nya," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (28/6/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Berdasarkan catatan Sri Mulyani, rencana investasi setelah kemudahan fasilitas tax holiday naik tajam ketimbang sebelumnya. Dengan PMK 130/2011, rencana investasi yang masuk hanya senilai Rp32,25 triliun dan US$500.000 pada periode 2012-2015.

Dari angka tersebut, investasi yang terealisasi senilai Rp56,05 triliun dan US$127.000. Setelah PMK 35/2018 jo. PMK 130/2020 berlaku, rencana investasi yang masuk mencapai Rp1.278,4 triliun pada periode 2018 hingga saat ini dengan realisasi Rp25,13 triliun atau 1,96%.

Dari peraturan yang baru tersebut, pemerintah telah menerbitkan 96 surat keputusan fasilitas kepada 93 wajib pajak, serta 11 surat keputusan pemanfaatan.

Baca Juga: Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Investor yang memanfaatkan fasilitas tax holiday tersebut berasal dari berbagai negara, seperti China, Singapura, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Adapun tenaga kerja yang telah terserap mencapai 72.452 orang.

Untuk tax allowance, Sri Mulyani juga mempermudah pengajuannya dengan menerbitkan PMK 96/2020 yang merevisi PMK 78/2019. Pada aturan yang lama, rencana investasi yang masuk tercatat Rp293 triliun, termasuk US$10,8 juta. Dari angka tersebut, realisasi investasi tercatat Rp66 triliun dan US$8,5 juta.

Dengan peraturan yang baru, rencana investasi yang masuk mencapai Rp26,67 triliun, meski realisasi investasi baru Rp542 miliar atau 2,03%. Melalui PMK 96/2020 pula, pemerintah memperluas bidang usaha dari 71 bidang usaha menjadi 166 bidang usaha.

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Pemerintah pun menerbitkan 42 surat keputusan fasilitas pada 36 wajib pajak, serta 3 surat keputusan pemanfaatan. Rencana investasi yang memperoleh fasilitas tax allowance tersebut tersebar di berbagai wilayah, yakni Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan NTT.

"Pada tax allowance, kami juga melakukan perubahan, penyempurnaan, dan kemudahan, telah meningkatkan jumlah investornya," ujarnya. (rig)

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax
Topik : menkeu sri mulyani, fasilitas pajak, tax holiday, DPR, rencana investasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:00 WIB
IRLANDIA

Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax