KAMBOJA

Perdana Menteri Ini Minta Ada Pembebasan Pajak 4-5 Tahun untuk UMKM

Dian Kurniati | Minggu, 10 September 2023 | 09:30 WIB
Perdana Menteri Ini Minta Ada Pembebasan Pajak 4-5 Tahun untuk UMKM

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet memandang perizinan untuk UMKM masih perlu untuk lebih disederhanakan.

Hun Manet mengatakan pemerintah masih perlu mempermudah prosedur pendaftaran UMKM sehingga makin banyak usaha yang terdaftar di sektor formal. Selain itu, UMKM juga membutuhkan insentif pajak khusus, termasuk dalam skema pajak internasional.

"Tugas kita bukan menekan rakyat, tetapi membantu mereka dengan insentif pajak sehingga bisa berpartisipasi dalam perekonomian. Jangan sampai mereka terbebani oleh pajak dan akhirnya mati," katanya, dikutip pada Minggu (10/9/2023).

Baca Juga:
WP Ingin Ubah Data KLU, Petugas Pajak Jelaskan Tahapannya

Hun Manet lantas memerintahkan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi dan Keuangan Aun Pornmoniroth untuk memberikan kemudahan tersebut. Dia juga berharap UMKM tidak merasa terbebani dengan kewajiban pajak, termasuk pembebasan pajak.

Dia menjelaskan UMKM dapat diberikan insentif pajak untuk jangka waktu menengah agar memiliki ruang untuk berkembang. Misal, melalui pembebasan pajak selama 4 atau 5 tahun.

Hun Manet menyebut pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun ekosistem yang bagus untuk berusaha, terutama bagi UMKM. Tidak hanya dari sisi hulu, dukungan juga harus tersedia hingga ke hilir.

Baca Juga:
Beri Insentif Pajak di IKN, Dua Peraturan Ini Bakal Terbit Berbarengan

Menurutnya, dukungan pada sisi hilir ini contohnya dengan mendatangkan wisatawan asing sehingga dapat menjadi konsumen para UMKM. Dalam hal ini, Menteri Pariwisata Sok Soken diperintahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata unggulan di Kamboja.

Menteri pariwisata juga diperintahkan untuk memfasilitasi pelaku usaha pariwisata agar terdaftar serta memperoleh insentif pajak dari pemerintah, khususnya agen perjalanan. Terlebih, persaingan untuk menarik wisatawan di antara negara-negara Asean makin ketat.

"Kita harus membuat kebijakan sehingga UMKM memiliki kesempatan untuk berkembang," ujar Hun Manet seperti dilansir khmertimeskh.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 03 Desember 2023 | 16:00 WIB KP2KP ENREKANG

WP Ingin Ubah Data KLU, Petugas Pajak Jelaskan Tahapannya

Minggu, 03 Desember 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beri Insentif Pajak di IKN, Dua Peraturan Ini Bakal Terbit Berbarengan

Minggu, 03 Desember 2023 | 14:30 WIB KPP PRATAMA TARAKAN

Sinergi dengan Kejaksaan, KPP Tingkatkan Penegakan Hukum Perpajakan

BERITA PILIHAN
Minggu, 03 Desember 2023 | 15:30 WIB INFLASI TAHUNAN

Inflasi Pangan Masih Tinggi, Pemerintah Komitmen untuk Intervensi

Minggu, 03 Desember 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beri Insentif Pajak di IKN, Dua Peraturan Ini Bakal Terbit Berbarengan

Minggu, 03 Desember 2023 | 12:30 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Tarif Bea Keluar CPO Naik Jadi US$ 33 per Metric Ton

Minggu, 03 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Peralihan Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM 0,5 Persen

Minggu, 03 Desember 2023 | 10:30 WIB PENGADILAN PAJAK

e-Tax Court Bakal Mandatory, Tak Ada Opsi Banding secara Fisik

Minggu, 03 Desember 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax System, Duplikasi Pekerjaan di Ditjen Pajak Bakal Hilang

Sabtu, 02 Desember 2023 | 18:00 WIB BEA CUKAI KUDUS

Langgar Aturan Cukai, Tanah dan Gudang Milik Pengusaha Disita

Sabtu, 02 Desember 2023 | 17:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Insentif Pajak IKN, PMK dan Aturan Kepala OIKN Ditarget Terbit Bersama

Sabtu, 02 Desember 2023 | 16:09 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Tarik Koin Rp1.000 Melati dan Rp500 Melati dari Peredaran